Kasus KBS Bergulir Pejabat KBS Bantah Aliran Dana Pribadi
- tim tvone - syamsul huda
Surabaya, tvOnenews.com – Kuasa hukum empat pejabat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), Masbuhin, mengungkap kontribusi kliennya terhadap pendapatan daerah di tengah penyidikan dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
Masbuhin menyebut pengelolaan KBS pada periode 2025-2026 telah menghasilkan setoran dividen kepada Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp5.048.479.469. Menurutnya, angka tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan capaian yang belum pernah terealisasi sepanjang 2013 hingga 2024.
"Kontribusi ini tentu harus dilihat sebagai bagian dari gambaran utuh kinerja klien kami. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah," ujar Masbuhin, Rabu (18/11).
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pemeriksaan terhadap empat kliennya oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim pada Kamis (19/11). Â Mereka terdiri dari seorang anggota Badan Pengawas, dua pejabat direksi, dan Kepala Departemen Keuangan KBS.
Masbuhin menegaskan, tidak ada dana perusahaan yang dinikmati secara pribadi oleh keempat kliennya. Menurut dia, pencairan dana yang kini menjadi bagian dari materi penyidikan dilakukan dalam kondisi yang dinilai mendesak untuk menjaga operasional KBS tetap berjalan.
"Fakta materiil yang harus kami tegaskan adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, ataupun Kabag Keuangan," tegasnya.
Ia mengatakan, dana tersebut digunakan untuk memastikan kegiatan operasional, konservasi, kebutuhan satwa, serta kesejahteraan hewan di KBS tetap berlangsung.
Selain membantah adanya aliran dana ke kliennya, Masbuhin juga mengungkap dugaan adanya permintaan uang, janji penghentian perkara, hingga pencatutan nama institusi kejaksaan oleh oknum tertentu.
"Faktanya ada dugaan janji menutup perkara, ada dugaan permintaan uang, ada dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak dan di Kejati. Kami yakin seyakin-yakinnya semua itu kebohongan," katanya.
Meski demikian, pihak kuasa hukum menyerahkan pengusutan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum. Masbuhin menyatakan pihaknya juga membuka kemungkinan mengambil langkah hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana lain.
Menurut Masbuhin, empat kliennya telah bersikap kooperatif sejak perkara mulai bergulir pada Maret 2026. Sejumlah dokumen pembukuan, bukti transaksi, serta keterangan terkait penggunaan dana disebut telah diberikan kepada penyidik.
Ia juga mengapresiasi proses pemeriksaan yang dilakukan Pidsus Kejati Jatim. Masbuhin menilai penyidik bekerja secara profesional dan tidak hanya berpatokan pada dokumen administrasi.
"Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel.
“Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami," ungkapnya.
Ia berharap penyidikan dapat mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk latar belakang pengambilan keputusan, penggunaan dana, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Sementara itu, dugaan permintaan uang, janji penghentian perkara, dan pencatutan nama institusi kejaksaan yang disampaikan kuasa hukum masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Penyidikan dugaan penyimpangan anggaran PD TS KBS hingga kini masih berlangsung di Kejati Jatim. (sha/hen)
Load more