Dugaan Penipuan Renovasi Rp700 Juta Ditangguhkan, Pelapor Minta Kepastian Hukum
- tvOne - zainal azkhari
Surabaya, tvOnenews.com – Penanganan laporan dugaan penipuan dan penggelapan proyek renovasi rumah senilai sekitar Rp700 juta di Polrestabes Surabaya masih menjadi perhatian pelapor. Pasalnya, proses penyidikan perkara tersebut ditangguhkan setelah pihak kontraktor mengajukan gugatan perdata terhadap pelapor.
Pelapor, Hartono Lidianto, berharap kepolisian memberikan kejelasan terkait kelanjutan penanganan laporan pidana yang telah diajukannya sejak Juni 2024.
Hartono mempertanyakan pertimbangan hukum di balik penangguhan penyidikan tersebut. Sebab, laporan pidana telah lebih dahulu diajukan dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Maret 2025. Sementara gugatan perdata dari kontraktor berinisial KYP baru diajukan pada Juli 2025.
Perkara ini bermula dari perjanjian renovasi rumah di kawasan Pondok Mutiara, Sidoarjo, yang ditandatangani pada Juni 2022. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), nilai pekerjaan renovasi tahap pertama dan kedua mencapai sekitar Rp700 juta, dengan target penyelesaian selama 210 hari.
Namun, menurut pihak pelapor, pekerjaan renovasi tidak selesai sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Sejumlah pekerjaan masih belum terselesaikan hingga proyek tersebut akhirnya terbengkalai.
Setelah melakukan sejumlah upaya penyelesaian, termasuk menyampaikan peringatan dan somasi kepada pihak kontraktor, Hartono kemudian melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan ke Polrestabes Surabaya melalui laporan polisi Nomor LP/B/575/VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA.
Proses penanganan laporan tersebut berlanjut hingga penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada Maret 2025. Namun, setelah pihak kontraktor mengajukan gugatan perdata pada Juli 2025, Hartono menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menyampaikan bahwa penanganan perkara pidana ditangguhkan hingga perkara perdata memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Saat ini, perkara perdata tersebut masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi.
Penasehat hukum sekaligus saudara pelapor, Mulyanto Wijaya, menilai keputusan penangguhan penyidikan tersebut perlu dikaji kembali. Ia menyebut penyidik merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 dalam mengambil langkah tersebut.
Menurut Mulyanto, substansi laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pelaksanaan proyek renovasi rumah, bukan persoalan sengketa kepemilikan tanah.
Ia juga menyoroti urutan waktu pelaporan kedua perkara tersebut. Laporan pidana telah disampaikan pada Juni 2024, sedangkan gugatan perdata baru diajukan pihak kontraktor pada Juli 2025. Atas dasar itu, pihak pelapor mempertanyakan apakah keberadaan gugatan perdata tersebut menjadi alasan untuk menunda seluruh proses penyidikan pidana.
Load more