Eks Karyawan PT Smelting 'Geruduk' Pengadilan Gresik, Tuntut Eksekusi Dugaan Pelanggaran PB Sebesar Rp1 Triliun

"Untuk diskriminasi upahnya saja itu nilainya sudah lebih dari satu triliun. Dan ini belum kita hitung denda. Karena berdasarkan Permen 33, upah yang tertunda dilakukan penghitungan denda. Penghitungan yang kita lakukan sesuai undang - undang yang berlaku," tutupnya.

Humas PN Gresik Mochamad Fatkur Rochman dengan tegas membantah jika pihaknya tidak menanggapi surat-surat dari bekas karyawan PT Smelting tersebut. Dikatakan Ketua PN Gresik telah memberikan tanggapan beberapa kali melalui surat tanggal 17 September 2020, tanggal 10 Maret 2021, tanggal 22 Maret 2022 dan terakhir tanggal 15 Juni 2022.

Dia memastikan bahwa dari beberapa surat yang masuk dari eks karyawan PT Smelting sudah ditelaah dan ditanggapi sebagai mana mestinya.

"Bukan menolak (permohonan penetapan eksekusi, red) tapi tidak ada dasar hukum secara normatif untuk dilaksanakannya permohonan eksekusi tersebut," jelasnya kepada awak media.

Terpisah, Legal Manager PT Smelting, Hari Purnama menganggap permohonan eks karyawan itu sangat tidak masuk akal. Pasalnya, dalam poin ke 6 PB sudah jelas bahwa pembayaran itu dilakukan hanya bulan Juli 2016 saja. Tapi malah diartikan berlaku secara berkelanjutan. Pihaknya juga menyangkal terkait pelanggaran diskriminasi kenaikan upah.

"Ini sangat tidak masuk akal. Kami sudah memenuhi kewajiban kami sesuai dalam PB tersebut. Terkait diskriminasi, dalam PB itu hanya dibahas kenaikan upah untuk golongan I - IV. Tidak membahas golongan V dan VI yakni jajaran manajer dan direksi. Sementara, mereka ingin kenaikan upah di semua golongan sama. Padahal tidak dibahas dalam PB tersebut. Ini ada tanda tangan dan paraf dari kedua belah pihak, " tegas Hari.

Baca Juga

Inovasi Karyawan Petrokimia Gresik Terus Perkuat Daya Saing Perusahaan di Usia 40 Tahun KIPG

Hari kembali menegaskan bahwa alasan mereka ada hak yang belum diselesaikan itu tidak benar sama sekali. Mereka tidak punya alasan apapun untuk menyatakan apalagi mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri gresik.

Bahwa perjanjian bersama tersebut itu sebetulnya dilakukan pada tanggal 29 juni 2016, kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 juli 2016. terkait dengan PB tersebut sesuai dengan bunyi pasal yang ada itu sudah disebutkan dengan jelas bahwa hanya memberikan satu kali dan pt smelting sudah melakukan pembayaran satu kali sesuai dengan PB tersebut pada bulan juli 2016. jadi tdk ada hak hak lagi bagi mereka untuk melakukan tuntutan itu, apalagi melakikan permohonan eksekusi.