Targetkan Stunting Jatim Turun Hingga 13,5% Tahun 2024, Wagub Emil: Intervensi Harus Sesuai Data Riil Di Lapangan

Surabaya, Jawa Timur - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa menargetkan penurunan angka prevalensi stunting di Jatim menjadi 13,5% pada tahun 2024 mendatang. Target tersebut, tercatat lebih rendah dari target pemerintah pusat yaitu 14%.

Dengan penargetan yang lebih rendah tersebut, upaya ekstra disebutnya akan terus dilakukan di berbagai sisi, utamanya ekselerasi berbagai program di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Ini tidak mudah, harus terus digenjot. Upaya ini bisa dilakukan dengan adanya dukungan dari semua pihak," ungkap Wagub Emil seusai menghadiri Rapat Kerja Penurunan Stunting bagi 12 Provinsi Prioritas bersama Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, Kamis (4/8) siang.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), Target dan Capaian Prevalensi Stunting di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 26,86% pada 2019 menjadi 25,64% pada 2020. Kemudian menjadi 23,5% pada tahun 2021.

Oleh sebab itu, mengacu pada hasil raker yang dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin, Wagub Emil menuturkan bahwa perlu adanya update data stunting yang _riil_ dan sesuai dengan yang ada di masyarakat. Data stunting, diharapkan bukan lagi hanya mengandalkan survey statistik, tetapi benar-benar sesuai dengan alamat dan nama dari subjek-subjek yang akan intervensi.

"Mulai dari remaja putri, yang harus kita pastikan jangan sampai anemia. Ibu hamil hingga anak anak balita usia dua hingga lima tahun," tuturnya.

Baca Juga

Konjen AS Puji Kinerja Polairud Polda Jatim Berantas Perdagangan Satwa Ilegal

"Yang termasuk juga adalah kedisiplinan untuk menghadiri bulan penimbangan," imbuh Emil Dardak.

Selain itu, kelengkapan data, sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas dan Posyandu juga turut menjadi perhatian. Harapannya, program-program yang nantinya ada, bukan hanya berjalan, tapi juga menjadi lebih terukur.

"Hal ini tidak lain untuk kelengkapan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM). Inilah yang harus kita dorong bersama," ujarnya.

Selain itu, Wagub Emil juga berharap akan ada program-program terpadu di masa depan yang nantinya bisa diekselerasi bersama, khususnya dengan kasus kemiskinan.

"Support dari semua pihak utamanya, sisi peningkatan anggaran, khususnya di dana desa dan PKK," pungkasnya.

Senada dengan Wagub Emil, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menindaklanjuti intervensi spesifik yang bisa diterapkan sedini mungkin. Seperti pemberian suplemen zat besi yang rutin kepada kalangan remaja putri.

"Khusus yang spesifik, Presiden meminta segera dijalankan oleh 12 provinsi prioritas. Seperti pemberian suplemen kepada remaja putri, harapannya nanti saat hamil tidak kekurangan zat besi," terangnya.

Intervensi yang selanjutnya bisa dilakukan adalah pemberian edukasi kepada ibu pasca melahirkan. Seperti ASI, makanan tambahan hingga pemilihan susu formula.

Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional (BKKBN) RI dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), membeberkan bahwa terdapat 5,2 juta balita stunting di seluruh Indonesia. Sedangkan 3,6 juta balita stunting, tersebar di 12 provinsi prioritas.

Melalui Raker siang itu, dirinya berharap bisa lebih mendorong peran pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Indonesia.

Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, perwakilan kementerian terkait, serta Gubernur/Wakil Gubernur 12 provinsi prioritas.