Belum Tersertifikasi, Ribuan Kapal Nelayan Terancam Tak Dapat BBM Subsidi

Banyuwangi, Jawa Timur - Banyaknya kapal nelayan yang beroperasi di perairan Banyuwangi, ternyata banyak yang belum mengantongi sertifikat berlayar. Imbasnya, mereka terancam tak bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Untuk mempercepat sertifikat kapal nelayan, petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi, Banyuwangi memilih jemput bola ke nelayan.

Data dari KSOP Tanjungwangi hingga tahun 2020, total kapal nelayan yang beroperasi di Banyuwangi mencapai sekitar 6000 unit. Jumlah ini belum termasuk yang beroperasi di Kabupaten Jember. Kapal-kapal ini memiliki kapasitas gross ton (GT) 6 ke bawah. Syaratnya, mereka harus mengantongi sertifikat berlayar ketika melaut, termasuk ketika mendapatkan BBM bersubsidi.

“Hingga tahun 2021, sudah 85 persen yang tersertifikasi. Kita kerja keras jemput bola ke nelayan. Tersisa sekitar 2000 kapal yang belum mengantongi sertifikat,” kata Kepala KSOP Tanjungwangi, Letkol (Mar) Benyamin Ginting. 

Selain kapal nelayan, pihaknya juga melakukan sertifikasi ke kapal wisata. Harapannya, seluruh kapal yang beroperasi di wilayah kerja KSOP Tanjungwangi bisa mengantongi sertifikat. Pihaknya juga memberikan kursus keselamatan pelayaran sebelum memberikan sertifikat berlayar.

“Jadi, kami selalu proaktif ke nelayan untuk mendapatkan sertifikat. Itu penting untuk keselamatan pelayaran, sekaligus syarat mendapatkan BBM bersubsidi,” jelasnya.

Syarat mendapatkan sertifikat kapal ini juga cukup mudah. Bagi kapal nelayan kecil hanya cukup surat keterangan dari desa dan galangan kapal tempatnya bersandar. 

Baca Juga

Jelang Nyepi di Bali, Antrean Kendaraan di Pelabuhan Ketapang Menurun

“Kami terus permudah agar semua kapal nelayan yang berlayar bisa mendapatkan sertifikat, karena ini berkaitan dengan subsidi BBM,” pungkasnya. (hoa/hen)