Mahasiswa di Pamekasan Demo Tolak Kenaikan BBM dan Tarif Listrik, Korlap Aksi : Pemerintah Bukan Membantu Pemulihan Ekonomi Malah Mencekik Rakyat

Pamekasan, Madura - Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pamekasan, Madura, melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Pamekasan pada Rabu (31/8) siang.

Demo mahasiswa dari sejumlah kampus di Pamekasan ini menyampaikan persoalan kenaikan BBM subsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia Migas.

Massa aksi menuntut kepada DPRD Pamekasan untuk bersama-sama menolak kenaikan BBM dan tarif listrik yang dilakukan oleh pemerintah, yang akan dilakukan mulai tanggal 1 September 2022.

Mereka menilai, kenaikan BBM dan tarif listrik yang akan diberlakukan pemerintah tidak melihat kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, kebijakan pemerintah saat ini dinilai sangat menyengsarakan masyarakat di daerah-daerah yang dominan masyarakatnya menengah ke bawah, seperti sopir angkutan umum, tukang ojek, nelayan hingga pengusaha kecil menengah yang produksinya menggunakan mesin atau listrik.

Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan, Fathor Rohman meminta pemerintah tidak semena-mena dalam mengambil kebijakan yang nantinya berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bawah.

Baca Juga

PB HMI Apresiasi Pemerintah atas Stabilitas Harga BBM dan Penguatan IPR

"Kebijakan pemerintah dengan menaikan BBM dan tarif listrik ini bukan membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, malah mencekik rakyat," ungkap Fathor Rohman, Ketua HMI cabang Pamekasan.

Pihaknya melakukan aksi untuk menolak kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM subsidi dan tarif listrik.

"Kami bersama teman-teman dari HMI cabang Pamekasan menolak keras atas kenaikan BBM dan tarif listrik," terangnya.

Selain itu, massa aksi juga meminta kepada pemerintah khususnya penegak hukum untuk memberantas oknum mafia Migas yang ada di pusat maupun di daerah.

"Saya harap pemintaan dari teman-teman HMI cabang Pamekasan bisa dikaji ulang oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin saat menemui massa aksi mendukung dan menfasilitasi permintaan para mahasiswa untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM dan tarif listrik.

"Saya sepakat dan siap memfasilitasi tuntutan para mahasiswa yang menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi dan tarif listrik," ungkap Halili Yasin, Ketua DPRD Pamekasan.

Pihaknya juga meminta kepada pihak penegak hukum untuk menindak para oknum mafia Migas khsusnya di daerah.

"Saya minta kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan mencari oknum yang bermain di dalam Migas, khususnya di wilayah Pamekasan," pungkasnya. (vaf/hen)