Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Lumajang, Berlangsung Ricuh

Lumajang, Jawa Timur - Gelombang aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi hingga saat ini. Di Kabupaten Lumajang, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lumajang, Rabu (7/9). 

Pantauan di lokasi, awalnya massa melakukan aksi dengan tertib dengan berorasi di depan gerbang gedung DPRD, sambil membentangkan poster berisi tuntutan penolakan harga BBM. Setelah itu, aksi mulai memanas ketika massa membentuk barisan lingkaran kemudian membakar ban di tengah jalan.

Tak sampai disitu, usai membakar ban, massa menerobos masuk barikade yang dijaga aparat gabungan polisi, TNI dan Satpol PP.

Aksi saling dorong pun terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Massa juga terlihat merebut kembali bendera organisasi yang sempat diamankan petugas, sehingga terpancing emosi dan terlibat cekcok dengan salah satu personil.

Beruntung, cekcok itu tidak berlangsung lama setelah dipisahkan personil maupun koordinator aksi.

“Buat Pak Polisi, jangan halang-halangi kami untuk masuk. Kami ini dari elemen masyarakat, kami cuma ingin masuk rumah kami disini untuk menolak kenaikan harga BBM,” kata Fahmi salah satu koordinator aksi.

Baca Juga

Muncul Kabar TPS Ilegal di Cilincing, DPRD Sentil Pemprov DKI Jakarta

Setelah beberapa saat, kemudian aparat yang berjaga perlahan memperbolehkan masuk massa ke gedung DPRD. Massa pun terlihat tertib memasuki gedung diiringi yel-yel dan nyanyian sepanjang jalan masuk lobby gedung.

Di dalam gedung, secara bergantian para mahasiswa kembali menggelar orasi di hadapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Bukasan, salah satu Wakil Ketua DPRD Lumajang, mengaku akan meneruskan tuntutan dan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.

"Ini memang kebijakan pemerintah pusat, saya yakin memang ada gejolak di bawah karena ini masalah kenaikan BBM. Mudah-mudahan gejolak ini tidak menimbulkan suasana yang tidak kondusif di wilayah. Kita akan teruskan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat, semoga ada pertimbangan," pungkas Bukasan. (wso/hen)