Tiga Puluh Lima KK akan Tempuh Jalur Hukum Prihal Pengosongan Paksa Rumah di areal RSUD Husada Prima, Ini Penjelasan Dirut RSUD

Surabaya, Jawa Timur - Tangis harus menghiasi hampir setiap pintu dari 10 rumah dinas yang dikuasai warga di Jalan Karang Tembok Surabaya, dimana warga bertahan menolak untuk dikosongkan. 35 kepala keluarga yang menempati 10 rumah di areal Rumah sakit umum Daerah (RSUD) Husada Prima akan menempuh jalur hukum atas dikosongkanya rumah dinas yang telah mereka tempati lebih dari 20 tahun tersebut.

Warga mengklaim rumah tersebut bukan rumah dinas, melainkan rumah belanda yang telah di tempati oleh kakek nenek mereka yang sebagian besar adalah mantan tenaga kesehatan di rumah sakit jiwa Karang Tembok di tahun 1956.

Yani Hendrawati, salah satu perwakilan warga yang akhirnya rumahnya turut dikosongkan menuturkan jika dirinya menempati rumah permanen seluas 10 x 12 tersebut, sejak lahir dan diwariskan oleh ibunya yang merupakan tenaga medis berasal dari Palembang, Sumatra Selatan dan pindah ke Surabaya bekerja sebagai perawatan di rumah sakit jiwa Karang Tembok.

“Rumah yang kami tempati itu bukan rumah dinas melainkan rumah Belanda, kami tinggal disini sejak saya lahir dan ibu saya mewariskan surat agendoom Belanda ini kepada saya untuk mengurus sertifikat surat rumah yang kami tempati tersebut,” kata Yani.

Setelah bertahan tidak mengosongkan rumah terhitung tanggal 12 Desember hingga 18 Desember, warga Karang Tembok akhirnya menyerah dan merelakan harta benda  mereka diangkut ke mobil truck yang telah disediakan tim gabungan penertiban Tni/Polri dan Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Petugas akhirnya leluasa mengosongkan paksa 10 rumah di lingkungan rumah sakit yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.

Baca Juga

Kronologi Lengkap Kasus Dugaan Pembakaran 3 Santri di Lombok Tengah, Kasus Kini Naik ke Tahap Penyidikan

Meski demikian warga yang merasa memiliki hak atas kepemilikan tanah yang sudah dihuninya selama puluhan tahun tersebut, telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negri Surabaya dengan nomor 1194/PDT.G./2022/PN.Shy.

“Pengosongan 10 rumah milik warga ini cacat hukum karena terlalu gegabah dan tidak menghormati proses persidangan dari gugatan yang telah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomer 1194/PDT.G./2022/PN.Sby,” ujar Baskoro Hadisusilo kuasa hukum warga Karang Tembok Surabaya, didepan  awak media, Minggu (18/12).