Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani Bela Heru Budi Setop ITF Sunter, Boros Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mendukung kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang menyetop proyek Intermediate Treatment Faclity (ITF) Sunter.

Kata Zita, Heru melakukan itu guna merampingkan anggaran karena postur anggaran untuk ITF yang dikeluarkan sangat besar. Berbanding balik dengan proyek Refuse Derived Fuel (RDF).

"Karena kalau melihat postur anggaran ITF, jauh lebih besar dari RDF padahal hasilnya sama saja, bahkan mungkin lebih baik RDF," ungkap dia, saat dihubungi media, Selasa (15/8/2023).

Sementara kalau dilihat dari manfaatnya, kata Zita, RDF plant dapat menghasilkan produk yang bisa dibeli oleh pabrik semen dan PLN. Karena RDF melakukan pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).

"Hasilnya juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik. Sehingga kedepannya bisa dibiayai sendiri, tidak membebani pemerintah," jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono angkat bicara terkait alasan menghentikan proyek Intermediate Treatment Faclity (ITF) Sunter.

Baca Juga

Pelajar Tewas Gara-Gara Kecelakaan di Matraman, DPRD DKI Desak Perbaikan Jalan Segera

Proyek yang dilakukan gorundbreaking pada 2018 lalu oleh eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tersebut dinilai Heru banyak mengeluarkan biaya.

“Saya tidak anti dengan ITF, silakan B-to-B (bussiness to bussiness) dengan catatan tidak ada tipping fee,” ujarnya, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2023).

Tipping fee yang dimaksud adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada pihak swasta yang mengelola sampah di ibu kota.

“Pemprov DKI tidak punya uang buat tipping fee. Kalau dihitung-hitung masa satu tahun Pemprov DKI ngeluarin Rp3 triliun, itu kalau saya ngitung,” kata dia.

Namun jika memang ITF Sunter mau tetap berjalan, Heru menyarankan agar semua dikelola langsung oleh Pemprov DKI Jakarta. 

“Ya sudah kalau memang harus ITF (biar) Pemprov DKI yang bikin. Kan kalau Pemda DKI yang bikin jadi punya Pemprov DKI. Teruk sampahnya punya DKI, sampahnya dibuang ke ITF. Ada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) kan, dah gitu aja. Ya kalau mau Pemprov DKI sama JakPro,” tandasnya.