Pemkab Buru Tagih Tunggakan Pajak Mega Proyek Bendungan Way Apu Senilai Lebih dari 50 M

Beberapa perusahaan yang menangani proyek multi year ini terbagi ke dalam dua paket pengerjaan. Paket I dikerjakan PT Pembangunan Perumahan KSO dengan PT Adhi Karya. Sementara paket II ditangani oleh PT Hutama Karya KSO dengan PT Jaya Kontruksi. Agar tidak kehilangan hasil pendapatan daerah dari proyek nasional ini, pemerintah daerah telah memberikan deadline yang belum diketahui waktunya, kepada pihak perusahaan dan kontraktor untuk bisa segera menyelesaikan masalah pajak tersebut.

“Kami meminta kepada kontraktor dan perusahaan untuk segera menyelesaikan utang pajak ini,” tutup Aziz.

Lain halnya dengan pihak pemkab, penagihan hutang pajak material bukan logam pembangunan bendungan Way Apu oleh pemerintah daerah kabupaten Buru dimaknai lain oleh pihak perusahaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Bendungan Way Apu, Albi Daniel Hasudungan, menjelaskan, sejauh ini pihaknya tidak melakukan pembayaran pajak karena proses pembangunan masih berjalan sangat sedikit yakni 30 persen.

Dirinya juga menambahkan, pada pengerjaannya pun pihak kontraktor masih mempergunakan material yang diambil dari daerah genangan dan dari lokasi proyek serta belum mengambil material dari luar, sehingga tidak ada pembiayaan pajak pada material yang sudah digunakan.

“Karena kita di sini proyek PSN, jadi di PSN itu sudah mengatur untuk izin. Kita sudah melewati izin sertifikasi dan izin pelaksanaan. Di situ sudah diatur oleh peraturan kementerian dan peraturan presiden itu sendiri untuk izin operasi dan izin pelaksanaan, karena ini sifatnya pembangunan,” kata PPK, Albi Daniel.

Albi Daniel bahkan mengatakan bahwa, material yang ada pada pekerjaan di Bendungan Way apu itu bukan untuk diperjualbelikan sehingga harus ada biaya pajak. Ia menegaskan hanya memindahkan dan mengunakan batuan tersebut sebagai timbunan Bendungan Way Apu.

“Jadi mungkin beda konteks antara kita memperjualbelikan ke luar atau kita mengkomersilkan. Kita di sini cuma memindahkan batuan yang ada di daerah genangan dan kita pun mengambil itu di daerah genangan,” pungkasnya.

Padahal berdasarkan pantauan langsung di lapangan. Proyek ini telah mempergunakan banyak material untuk membangun berbagai tahap pengerjaan proyek bendungan ini. Mengenai beda persepsi terkait adanya pajak penggunaan material bukan logam dalam proyek bendungan Way Apu, rencananya dalam waktu dekat pemerintah, DPRD dan Balai Sungai Provinsi akan melakukan pertemuan khusus guna membahas hal ini.