Seruan Pimpinan Agama Papua Jelang Pilkada, Kotak Kosong Bisa Timbulkan Gesekan

tvOnenews.com - Pimpinan Agama di Papua yang tergabung dalam Pesekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) menyerukan agar Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung damai dan demokratis tidak terjadi kandidat melawan kotak kosong karena bisa menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua PGGP Mgr. Yan You selaku Uskup Jayapura usai bertemu Wakil Ketua I MRP (Majelis Rakyat Papua) Pdt Robert Horik di Kantor MRP Jayapura pada Jumat (16/08).

Kedatangan PGGP ke Kantor MRP untuk menyampaikan kegelisahan dan kecemasan masyarakat menjelang Pilkada di Papua dengan menguatnya wacana kotak kosong baik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota serta gubernur dan wakil gubernur. ‘’Kami bertindak sebagai penjaga moral dari masyarakat Papua, kami mendengar bahwa beberapa waktu terakhir ini masyarakat agaknya gelisah, cemas entah benar atau tidak karena belum ada bukti mereka mendengar nanti ada kotak kosong pada waktu Pilkada baik tingkat bupati dan wakil bupati, wali kota maupun wakil walikota, gubernur maupun wakil gubernur. Mereka cemas jangan sampai terjadi calon-calon tunggal dalam Pilkada,’’ ujar Uskup Mgr You.

Kata Uskup You untuk Pilkada di Papua ini masyarakat menginginkan agar calon lebih dari satu supaya hak demokrasi warga pemilih bisa disalurkan sesuai dengan pilihan hati mereka, kalau hanya satu calon berarti hak demokrasi sebagai hak dasar warga pemilih tidak ada dan mereka tidak bisa memilih sesuai dengan pilihan hati nurani. ‘’Kami sebagai pimpinan agama di Papua selama ini berdoa disemua tempat baik di kabupaten, kota maupun provinsi agar supaya Pilkada berjalan dengan damai karena itu kami tidak menginginkan terjadi gesekan karena aspirasi dari masyarakat tidak dihargai sehingga bisa mengganggu perjalanan Pilkada. Itu yang kami tidak ingin,’’ tegas Uskup You.

Kepada para pemimpin yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pilkada Papua 2024 agar mengakomodir kecemasan dan kekhawatiran masyarakat Papua yaitu tidak menerima Pilkada calon tunggal tetapi Pilkada berlangsung dengan calon lebih dari satu pasang.

‘’Kami minta dengan sangat kepada para pemimpin yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pilkada supaya dapat mengakomodir aspirasi masyarakat Provinsi Papua mereka tidak menerima Pilkada calon tunggal. Itu berarti mereka mau pelaksanaan Pilkada itu dapat berlangsung dengan lebih dari satu calon,’’ tandasnya.