IHSG Bangkit, Pasar Optimistis dengan Kebijakan Prabowo

tvOnenews.com -  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami lonjakan impresif sebesar 4,79% pada Kamis, 10 April 2025. Perubahan bursa dari merah ke hijau ini terjadi setelah muncul statement Presiden AS Donald Trump yang menunda kebijakan tarif timbal balik terhadap lebih dari 75 negara kecuali China selama 90 hari.

Pakar ekonomi, keuangan dan manajemen Panji Irawan, menyebut lonjakan juga dipicu oleh sikap Presiden RI Prabowo Subianto dalam menanggapi kebijakan tarif impor baru Trump.

Kemudian, langkah Prabowo dalam mengkonsolidasi dan mengkomunikasikan strategi, program dan inisiatifnya kepada masyarakat juga telah membuat investor lebih yakin terhadap eksekusinya dalam 6 bulan ini. 

“Adapun inisiatif menjelaskan strategi dan eksekusinya secara langsung dan holistik, plus dihadiri komponen kunci penyelenggara negara sebagaimana dilakukan pada 8 April 2025 terbukti efektif menormalisir dinamika pasar modal da  memberi pemahaman utuh kepada investors,” tegas Panji dalam keterangan kepada media, Senin (14/4).

Menurutnya, Prabowo telah membuat keputusan yang tepat dengan mengirim tiga menterinya ke AS untuk negosiasi tarif impor Trump.

Selanjutnya membuka komunikasi dengan negara-negara lain, mulai dari berdialog dengan Perdana Menteri Malaysia. Dan dilanjutkan dengan menemui pimpinan-pimpinan negara di Timur Tengah mulai dwri Presiden Turki, Presiden Mesir, hingga Raja Yordania.

Baca Juga

IHSG Dibuka Menguat 36 Poin pada Perdagangan 29 Juni 2026, Berpotensi Sideways

Panji menyebut langkah tersebut dapat membuka potensi kerja sama dagang yang lebih luas lagi.

“The good thing is, pemerintahan Prabowo memiliki inisiatif membangun yang diracik sesuai dengan strength dan opportunity di masyarakat dan negara. Ekspansi diperlukan agar RI terus tumbuh,” tuturnya.

Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia harus mencari negara tujuan baru untuk memperluas jangkauan ekspor. Panji berpandangan, ekspansi ekspor harus dilakukan sebagai upaya antisipasi kesulitan ekspor ke negara yang memasang tarif tinggi seperti yang dilakukan AS saat ini.

“Kolaborasi antar otoritas moneter, fiskal dan jasa keuangan untuk menggarap peta potensi alternatif ekspor yang dapat dimanfaatkan eksportir dan pemerintah (a/l Kemendag, Kemenlu) untuk mendapatkan alternatif tujuan ekspor baru,” tutur Panji.

Ia menekankan, pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang dihasilkan antara lain untuk memperkuat cadangan devisa RI.