Pemkab Tapanuli Tengah akan Berantas Layanan Internet Ilegal

tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) akan melakukan penertiban, dan pemberantasan dugaan praktik ilegal dalam bisnis jual beli internet yang dilakukan penyedia jasa layanan internet (Internet Service Provider/ISP) nakal. 

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Tapteng, Jonnedy Marbun mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap bisnis ISP yang diduga beroperasi secara ilegal.

Jonnedy Marbun menyebut, dugaan praktik ilegal tersebut adalah kegiatan penjualan kembali (reseller) layanan internet yang dibeli dari penyedia layanan kepada masyarakat, baik melalui koneksi WiFi maupun kabel LAN, tanpa izin resmi Kementerian Kominfo.

Dikatakan Jonnedy, bahwa pihaknya mendapat laporan dari masyarakat, dugaan praktik ilegal dalam bisnis jual beli layanan internet di Kabupaten Tapteng, ternyata telah berlangsung cukup lama. 

“Tidak hanya di ibu kota kabupaten, dugaan praktik ilegal, ini juga terjadi di kecamatan hingga pelosok desa yang tidak terjangkau akses internet,” sebut Jonnedy Marbun, Rabu (16/07/2025).

Dia menjelaskan, dugaan praktik ilegal ini biasanya ditemukan di wilayah terkecil, seperti komplek perumahan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau dikenal RT/RW Net.

Baca Juga

KPR Tenor 40 Tahun Bukan Lagi Wacana, Menteri PKP Maruarar Sirait: Pada Waktunya Kita Umumkan

Terkait hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo, Sat Pol PP dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pemberantasan dugaan praktik ilegal dalam penyediaan jasa layanan internet.

“Termasuk Telkomsel, Iconnet dan DGSnet selaku perusahaan ISP. Kita juga akan berkoordinasi dengan mereka,” tegas Jonnedy Marbun.

Menurutnya, praktik ilegal dalam jual beli layanan internet tersebut ada sanksi pidananya, dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. 

“Hal itu tertuang pada Pasal 47, Pasal 11 ayat 1 UU 36/1999, tentang Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah oleh UU 6/2023 tentang penetapan Perpu UU 2/2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 55 ayat 1 KUHP,” terang Jonnedy.

Lebih lanjut ia menerangkan, untuk menjalankan bisnis ISP secara legal, perusahaan harus memperoleh lisensi resmi dari pemerintah. 

Proses perizinan ini diawasi oleh Kementerian Komunikasi, dan Informatika (Kominfo) serta lembaga terkait lainnya.

Perizinan tersebut di antaranya, Izin Penyelenggaraan Jaringan (IPJ), untuk penyedia layanan yang ingin membangun infrastruktur jaringan sendiri.