Tinjau Penyaluran BSU di Kantorpos Pekanbaru, Wapres Gibran Pasttikan BSU Tersalurkan 92 Persen

tvOnenews.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin, 28 Juli 2025. Penyaluran bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli pekerja berpenghasilan rendah ini, tercatat telah mencapai sekitar 92 persen dari total 146 ribu penerima di Kota Pekanbaru.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Gubernur Riau Abdul Wahid, Dirjen PHI Jamsos Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, serta Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman.

Kunjungan Wapres ini merupakan bentuk pengawasan langsung terhadap efektivitas dan kecepatan penyaluran bantuan, terutama bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Di sela-sela peninjauan, Wapres Gibran dan Menaker Yassierli berdialog dengan petugas dan menyapa para penerima manfaat secara langsung.

“Program BSU ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung para pekerja di tengah tantangan ekonomi,” ujar Menaker Yassierli.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa BSU 2025 merupakan bagian dari lima program perlindungan sosial prioritas pemerintah. Bantuan ini diberikan sekali transfer untuk dua bulan, masing-masing Rp300 ribu, total Rp600 ribu per penerima.

“Kami ingin penyaluran ini lebih cepat, lebih baik, dan tepat sasaran. Ini sudah keempat kalinya pemerintah menyalurkan BSU, jadi masyarakat juga sudah semakin paham mekanismenya,” kata Menaker Yassierli.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan fleksibilitas dari mitra penyalur, dalam hal ini PT Pos Indonesia.

“Kami melihat PT Pos sudah menjalankan berbagai inisiatif, seperti membuka layanan hingga malam hari, akhir pekan, bahkan melakukan jemput bola di daerah-daerah 3T (tertinggal, terpelosok, terdepan). Ini langkah yang kami apresiasi dan harap terus ditingkatkan,” ujarnya.

PosIND Gunakan Teknologi dan Strategi Jemput Bola
Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan aman, cepat, dan tepat sasaran.

“Kami memanfaatkan teknologi digital seperti face recognition dari KTP untuk verifikasi identitas, dan aplikasi Pospay untuk mempercepat proses pelayanan,” kata Endy.

Selain pelayanan di Kantorpos, Endy menyebutkan timnya juga aktif melakukan penyaluran berbasis komunitas, dan mendatangi penerima bantuan di lokasi-lokasi khusus.

"Kami buka layanan sejak pagi sebelum jam kerja, saat jam makan siang, hingga malam hari. Kantorpos juga tetap buka Sabtu dan Minggu untuk mempermudah akses penerima,” ucapnya.

Endy menegaskan bahwa komitmen Pos Indonesia bukan hanya sebagai lembaga penyalur bantuan, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara.

“Sebagai BUMN, kami tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga fungsi sosial. Untuk program seperti BSU, kami siapkan seluruh sumber daya untuk melayani masyarakat sebaik mungkin,” tuturnya.

Sumber :

• Antara

Masyarakat Apresiasi Pelayanan Pos Indonesia dan Manfaat BSU
Program BSU 2025 mendapat tanggapan positif dari penerima manfaat. Rosy Fitria, pekerja customer service di sebuah pusat perbelanjaan, menyebut bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan mendesak.

“Langsung cair, cepat, enggak perlu antre lama. Uangnya buat bayar rumah dan kebutuhan harian,” katanya.

Sementara itu, Adi Tanjung, pekerja honorer dan pelaku UMKM, mengatakan bahwa program ini membuktikan pemerintah hadir di tengah masyarakat kecil.

“Ekonomi sekarang berat, jadi bantuan ini benar-benar berarti. Pelayanannya juga lebih personal dari sebelumnya,” ujar Adi.

Sebagian Besar BSU Riau Telah Tersalurkan
Secara total, sekitar 350 ribu pekerja di Provinsi Riau masuk dalam daftar penerima BSU. Penyaluran di seluruh kabupaten/kota dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

BSU merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat pekerja. Pemerintah menyatakan bahwa program ini akan terus dievaluasi dan diperbaiki dari sisi teknis maupun dampak sosialnya.(chm)