Komunikasi Pemerintah Berbasis Data dan Empati Dinilai Efektif Redam Simpang Siur Informasi Bencana

tvOnenews.com - Ditengah situasi kebencanaan yang kerap diwarnai informasi simpang siur dan emosi publik yang tinggi, kehadiran komunikasi pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kejernihan ruang publik. Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) dinilai telah berupaya mengisi ruang komunikasi tersebut dengan menyampaikan data, fakta dan perkembangan penanganan bencana secara terbuka melalui berbagai forum dialog publik, khususnya di media televisi.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadianto, menilai bahwa secara institusional KSP telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat. 

Menurutnya, KSP berperan sebagai pelaksana komunikasi kebijakan pemerintah yang menyampaikan informasi berbasis data lapangan yang dikompilasi dari berbagai instansi terkait, mulai dari BNPB, kementerian teknis, TNI-Polri, hingga pemerintah daerah terdampak.

“Kalau KSP sebagai institusi, saya menilai sudah sesuai dengan tupoksinya. Data yang disampaikan itu berasal dari berbagai sumber resmi pemerintah dan menggambarkan kondisi empiris di lapangan,” ujar Trubus pada Senin (22/12).

Ia menambahkan, kehadiran KSP dalam dialog publik menjadi penting untuk memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah, sekaligus meredam kesimpangsiuran informasi yang berkembang di masyarakat. Meski demikian, Trubus menilai komunikasi kebencanaan akan lebih optimal jika diperluas melalui kolaborasi lintas pihak, termasuk akademisi, komunitas, dan media, agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Dalam konteks ini, Trubus juga menyoroti peran figur komunikator pemerintah. Ia menilai Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, yang kerap hadir dalam dialog kebencanaan di berbagai stasiun televisi, telah menjalankan fungsi komunikasi pemerintah secara tepat. Penyampaian informasi dilakukan secara lugas, berbasis data, dan tidak defensif.

“Yang saya lihat, komunikasinya sudah sesuai. Data yang disampaikan jelas dan berasal dari kompilasi resmi. Itu penting dalam komunikasi krisis, karena publik membutuhkan kejelasan, bukan pembelaan,” jelas Trubus.

Menurutnya, gaya komunikasi yang tenang dan berbasis fakta membantu menjaga diskursus publik tetap rasional di tengah situasi bencana yang sensitif secara emosional. Trubus menilai pendekatan ini dapat memberikan pencerahan kepada publik sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam menjelaskan proses penanganan bencana secara transparan.

Ke depan, Trubus menyarankan agar komunikasi publik kebencanaan terus diperluas baik dari sisi frekuensi maupun cakupan penjelasan, sehingga publik tidak hanya menerima informasi kebijakan, tetapi juga memahami konteks pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan dan empati.(chm)