Mensos Tinjau Penyaluran BLTS Kesra Hari Terakhir di Kantorpos Cikini

tvOnenews.com - Di verstibul Kantorpos Cikini, Jakarta Pusat, antrean bergerak perlahan namun pasti. Tak ada kegaduhan berlebih. Di wajah-wajah yang menunggu, terselip harap yang sederhana: bantuan tunai yang datang tepat waktu di ujung tahun, saat kebutuhan rumah tangga kian rapat dan ruang ekonomi terasa menyempit. Di hari terakhir penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra), negara hadir bukan hanya melalui angka-angka kebijakan, tetapi lewat proses yang ingin dipastikan rapi, akurat, dan manusiawi.

Sore itu, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI, datang untuk memastikan sendiri proses penyaluran berjalan sebagaimana mestinya. Ia berdialog dengan petugas, berbincang dengan keluarga penerima manfaat (KPM), dan menegaskan satu hal: data adalah fondasi keadilan bantuan sosial. Pemerintah, katanya, menargetkan bantuan tepat sasaran melalui pemutakhiran data berkelanjutan, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, hingga partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos, call center 24 jam, dan kanal aduan lain yang terus diperluas.

“Hari ini adalah hari terakhir waktu yang diberikan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLTS Kesra. Dan kami ingin memastikan proses ini betul-betul tuntas, tidak ada yang tertinggal, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Saifullah Yusuf di sela dialognya dengan petugas dan KPM.

Dalam paparannya, Saifullah Yusuf menyebut BLTS Kesra telah menjangkau sekira 33 hingga 35 juta KPM secara nasional, dengan skema penyaluran melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero). Sekira 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sisanya lewat perbankan. Anggaran pun meningkat signifikan, dari kisaran Rp74 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun, seiring perluasan cakupan dan upaya menjaga daya beli masyarakat. 

“Yang melalui PT Pos Indonesia sekitar 18 juta KPM, sementara sekitar 11 juta KPM disalurkan melalui Himbara. Ini kerja besar, dan hari ini PT Pos masih terus bekerja sampai malam, sampai pukul 00.00,” kata Saifullah Yusuf.

Di Jakarta saja, lanjutnya, penyaluran melalui PT Pos Indonesia mencakup sekitar 71 ribu KPM, dari total sekitar 500 ribu KPM di seluruh wilayah DKI Jakarta. Angka-angka itu menunjukkan satu hal: tanpa sistem yang rapi dan petugas lapangan yang kuat, program sebesar ini mustahil diselesaikan tepat waktu.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

Sumber :

• Antara

Lebih dari sekadar memastikan uang berpindah tangan, Saifullah Yusuf menekankan bahwa inti dari BLTS Kesra adalah pembenahan data sosial. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan bantuan sosial.

“Selama satu tahun terakhir, pemerintah berusaha menghadirkan data yang makin akurat. BPS diberi tugas untuk melakukan pengukuran, verifikasi, dan validasi. Sementara Kementerian Sosial membantu pemutakhiran data itu bersama pemerintah daerah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, proses pendataan tidak berhenti di atas meja birokrasi.

“Kami ingin memastikan yang menerima memang sesuai kriteria yang diperketat, dan prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan berlapis: dari RT/RW, kelurahan/desa, dinas sosial daerah, hingga BPS dan terus diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya. 

Namun pemerintah tidak hanya mengandalkan jalur formal.

“Kami juga membuka saluran partisipasi masyarakat. Siapa pun bisa mengusulkan atau menyanggah data melalui aplikasi Cek Bansos. Kalau tidak terbiasa pakai aplikasi, bisa hubungi call center 021-171 yang beroperasi 24 jam,” kata Gus Ipul.

Ke depan, Kementerian Sosial juga akan membuka kanal WhatsApp khusus agar masyarakat makin mudah menyampaikan aspirasi, lengkap dengan bukti pendukung, mulai dari NIK, kondisi rumah, hingga aset yang dimiliki. Semua ini, menurutnya, dilakukan agar setiap rupiah bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.(chm)