Indonesia Tak Kaitannya Dengan Tindakan Militer AS, Meski Gabung BOP

tvOnenews.com - Pengamat Hubungan Internasional, Subhan Yusuf menilai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP) merupakan kebijakan luar negeri strategis yang sesuai dengan mandat Konstitusi, dimana Indonesia harus terlibat aktif dalam usaha perdamaian dunia. 

Menurutnya, BOP ini memiliki pendekatan yang mirip dengan Marshall Plan pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pembangunan kembali wilayah setelah perang. Dan, Indonesia memiliki peran penting di sana guna memastikan tujuan itu menguntungkan Palestina.

"Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam 'addresing the elephant in the room', di tengah masalah yang nyata seperti pendekatan diplomatis terus terhambat, serta sikap abai pemimpin kawasan yang terjebak dalam fear factor," ungkap alumni Universitas Civitas, Warsawa, Polandia ini pada Rabu (4/3).

Meski demikian, Subhan menggarisbawahi bahwa gabungnya Indonesia ke BOP tidak serta merta menjadikan kita sebagai sekutu Amerika Serikat yang subordinatif. Melainkan mitra strategis untuk perdamaian kawasan Timur Tengah. 

"Dalam dinamika Hubungan Intenasional, itu dapat dibaca sebagai partispasi berbasis isu strategis bagi dunia, bukan alliance atau persekutuan tanpa basis sama sekali," terangnya. 

Terlebih, BOP ini bukan pakta militer seperti NATO yang mewajibkan anggotanya saling dukung militer jika ada ancaman dari musuh bersama. Sehingga Indonesia tidak bisa dikaitkan dengan tindakan militer negara lain sesama anggota BOP, dalam konteks ini adalah serangan AS terhadap Iran.

Baca Juga

Pasca-serangan AS, IRGC Targetkan Posisi Militer AS di Kawasan

"BOP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BOP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, meski mungkin secara normatif memiliki kemungkinan untuk komunikasi konsultatif," terang jelasnya. 

Ia menilai langkah Presiden Prabowo dalam BOP ini berada di rel diplomasi yang tepat. Di tengah minimnya terobosan yang lebih berarti, baik itu dari pemimpin-pemimpin di kawasan Timur Tengah maupun negara Islam, untuk menyelesaikan konflik di Palestina. 

"Saya melihat Presiden Prabowo sejauh ini melangkah dalam koridor diplomasi Internasional yang legitimate, dan berdampak positif bagi citra Indonesia dan juga nilai-nilai ke-Indonesia-an di hadapan publik global," pungkasnya.(chm)