Heboh Isu Monopoli Bioskop, Jangan Catut Nama PH Kecil

tvOnenews.com - Pendiri PT IDM Film Sejahtera (IDM Film), Muhammad Chairul Basyar, angkat suara soal isu dugaan monopoli jadwal tayang bioskop yang kini bergulir hingga ke Senayan. Ia meminta sejumlah pihak tidak serta-merta mengatasnamakan seluruh production house (PH) kecil di Indonesia. Pernyataan ini merespons aksi protes produser Nicki R.V. dari 786 Production dan Faridsyah Zikri dari Anak Bangsa Pictures dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.

"Sangat tidak etis jika narasi yang dibangun di DPR seolah-olah mewakili jeritan seluruh PH kecil di Indonesia. Kami di IDM Film, sebagai sesama PH baru, tidak tahu-menahu dan tidak merasa diwakili oleh kegaduhan tersebut," kata Basyar.

Basyar yang dikenal luas sebagai pengembang token kripto tanah air dan mulai merambah industri perfilman sejak 2022, menyebut IDM Film tercatat sebagai PH independen baru dengan dua judul film dalam katalognya. Film pertama sudah sukses tayang di bioskop, sementara film kedua tengah masuk antrean jadwal resmi Cinema XXI.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Basyar menolak keras upaya politisasi industri perfilman nasional yang menurutnya justru sedang menikmati masa keemasan, tumbuh sehat, dan kompetitif. Ia menilai, mendesak DPR untuk turun tangan dalam regulasi pembagian layar berpotensi mencederai profesionalisme yang telah terbangun.

"Jangan jadikan label 'PH kecil' sebagai komoditas politik untuk membenarkan kegagalan strategi bisnis personal," tegasnya.

Lebih lanjut, pelaku usaha Web3 ini membeberkan empat argumen objektif mengenai realita ekosistem bioskop di lapangan. Pertama, hukum supply and demand. Bioskop, kata Basyar, adalah bisnis murni yang hidup dari okupansi penonton. Dominasi PH besar seperti MD Pictures atau Starvision lebih disebabkan faktor modal, konsistensi produksi, dan rekam jejak komersial — bukan diskriminasi terhadap skala PH.

Baca Juga

Dugaan Monopoli Bioskop Ganggu Film Lokal, DPR Dorong Regulasi Layar untuk PH Kecil

Kedua, logika investasi yang menurutnya kerap dibalik. Tudingan bahwa PH besar dijamin slot tayang sehingga berani memproduksi 10 film per tahun, kata dia, keliru. Para pemain besar berani mengambil risiko karena ditopang investasi masif dan manajemen risiko profesional. 

"Jadwal didapat atas komitmen kerja, bukan titipan rahasia," tukasnya.

Sumber :

• Istimewa

Ketiga, lama mengantre tidak otomatis menjamin kelayakan tayang. Aspek teknis, kualitas konten, hingga kesiapan strategi pemasaran tetap jadi penentu, terutama di periode kompetitif seperti musim libur Agustus.

Keempat, sistem eksibisi jaringan bioskop bersifat transparan dan berbasis data. Jika penonton sepi di hari pertama atau kedua, jam tayang otomatis dikurangi. Sebaliknya, layar akan ditambah saat antusiasme penonton tinggi. 

"Aturan ini mutlak berlaku adil untuk semua PH," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Basyar mengajak rekan sejawat sesama produser untuk kembali fokus pada esensi karya. Ia mengingatkan agar persoalan sepinya penonton tidak dilemparkan sebagai narasi penindasan ke ranah politik.

"Sebagai pelaku teknologi, saya melihat tata kelola industri bioskop kita saat ini sudah sangat berbasis data (data-driven) dan transparan. Rumusnya sederhana: kalau mau film kita tayang lama dan disambut baik, perbaiki kualitas filmnya dan matangkan strategi promosinya, bukan membawa urusan bisnis ini menjadi panggung politik," pungkas Basyar.(chm)