Bantah The Economist, Ekonom: Kondisi Indonesia Relatif Lebih Baik

tvOnenews.com - Belakangan ini, The Economist (media berbasis di Inggris) gencar melancarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut pakar ekonomi, Dr. Surya Vandiantara, kritik tersebut berkaitan dengan perbedaan ideologi yang tajam antara cara pandang media tersebut dengan kebijakan pemerintah. 

Menurutnya, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo saat ini berorientasi pada kemandirian dan pemerataan. Oleh karena itu, banyak program pemerintah yang sifatnya kerakyatan.  

"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya. 

Sementara, The Economist menilai pemerintah terlalu intervensi pada ekonomi karena program-program kerakyatan tersebut. Bagi mereka efisiensi ekonomi akan tercapai bila semua cabang hidup masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar. 

"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah." ujar pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini. 

Oleh karena itu, menurut Surya, The Economist sangat gencar memberikan kritik terhadap berbagai program yang tidak sejalan dengan paradigma ekonomi tersebut. Surya menyebut aliran pasar bebas itu bertentangan dengan paham ekonomi yang dianut pendiri Republik Indonesia. 

Baca Juga

Sekretaris Ditjen Dukcapil: Dibutuhkan Sinergi Pusat-Daerah Agar Sistem Adminduk Modern dan Aman

"Aliran ekonomi yang diterapkan Founding Fathers negara kita menyatakan bahwa, berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi," kata Surya. 

Padahal, kata Surya, bila sistem pasar bebas itu diterapkan di Indonesia, maka menjurus pada terbukanya penjajahan ekonomi gaya baru yang akan dilakukan oleh negeri-negeri imperialis. Menurutnya, tanpa proteksi negara, UMKM dan petani kita akan tergilas oleh modal besar.

"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan. Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," terangnya.