BPSDM Sumut Bekali Peserta PKA Perkuat Tata Kelola dan Kepemimpinan Berbasis Data

tvOnenews.com - BPSDM Provinsi Sumatra Utara melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026, di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kamis (08/10/2026).

Pelatihan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mempelajari praktik baik tata kelola dan layanan pendidikan, serta menggali pendekatan yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di instansi masing-masing.

Para peserta mengikuti rangkaian diskusi, wawanara, serta telaah dokumen dan data, dan mempelajari pengelolaan organisasi pendidikan dengan cakupan layanan yang luas. 

Kemudian pembelajaran meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pembagian tanggung jawab, hingga monitoring dan evaluasi.

Ketua Kelompok 2, Habibi Lubis menilai kegiatan ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola instansi besar melalui pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang efektif pada setiap jenjang organisasi.

“Studi lapangan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan pelajaran berharga bagi kami tentang bagaimana mengelola instansi besar dengan cakupan layanan yang luas. Kami belajar pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pimpinan di tingkat atas hingga pelaksana di satuan pendidikan. Setiap jenjang harus memahami perannya dan terhubung melalui koordinasi yang baik agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten serta manfaatnya dirasakan oleh peserta didik,” kata Habibi.

Baca Juga

CloudMile dan Aerospike Kerjasama Perkuat Infrastruktur Data Indonesia dan Percepat Adopsi AI

Ia mengatakan, kejelasan kewenangan perlu diikuti target kinerja, mekanisme pelaporan, dan pengawasan yang berkesinambungan. Dengan demikian, pimpinan dapat memperoleh informasi dari tingkat pelaksana, mengenali kendala, serta mengambil keputusan dan tindakan perbaikan secara tepat.

“Pembelajaran ini menjadi bekal untuk memperkuat tata kelola di instansi kami masing-masing. Pemimpin perlu memastikan setiap bagian memahami tanggung jawabnya, memiliki ruang untuk berkoordinasi, dan bekerja menuju sasaran pelayanan yang sama,” tambahnya.

Dalam laporan pembelajarannya, Kelompok 2 juga menyoroti pemanfaatan data mutu pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Rapor Pendidikan sebagai salah satu praktik baik. Data menjadi dasar untuk mengenali kesenjangan layanan, menetapkan prioritas, serta mengarahkan program dan sumber daya sesuai kebutuhan.

Dijelaskan, bahwa pengalaman tersebut memperkuat pemahaman peserta bahwa data perlu diterjemahkan menjadi keputusan, tindakan, dan hasil yang terukur. Kemudian, perencanaan berbasis bukti harus diikuti pelaksanaan yang terarah serta evaluasi yang menghasilkan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Selain pengelolaan berbasis data, peserta mendalami pentingnya kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Upaya memastikan setiap anak tetap bersekolah membutuhkan keterlibatan dinas pendidikan, perangkat daerah terkait, sekolah, keluarga, masyarakat, dan mitra pembangunan.

Perhatian terhadap anak tidak sekolah dan peserta didik yang berisiko putus sekolah menjadi salah satu pembelajaran utama. Persoalan ini memerlukan deteksi sejak dini, pemahaman atas kondisi setiap anak, serta pendampingan hingga anak dapat bertahan dan menyelesaikan jenjang pendidikannya.

Berdasarkan pembelajaran tersebut, Kelompok 2 merumuskan alternatif penguatan berupa sistem peringatan dini atau Early Warning System yang terintegrasi dengan penanganan kasus anak tidak sekolah. Usulan tersebut mencakup identifikasi risiko, verifikasi kasus, penentuan intervensi, pendampingan, serta pemantauan keberlanjutan pendidikan.

Pendekatan ini merupakan rekomendasi hasil analisis peserta untuk dipertimbangkan sesuai kebutuhan daerah. Penerapannya membutuhkan integrasi data lintas sektor, pembagian peran yang jelas, dukungan kebijakan, dan koordinasi yang berkelanjutan.

Dari sisi kepemimpinan, studi lapangan memperkuat pemahaman tentang peran pemimpin dalam menggerakkan seluruh unsur organisasi. Kemampuan membaca persoalan berdasarkan bukti, menentukan prioritas, mendelegasikan tugas, dan memastikan tindak lanjut menjadi bagian penting dalam menghasilkan perbaikan kinerja.

Praktik baik yang dipelajari di DKI Jakarta dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan layanan publik di berbagai sektor. Adopsinya perlu disesuaikan dengan kewenangan, kondisi daerah, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta dukungan anggaran masing-masing instansi.

Melalui studi lapangan ini, peserta PKA Angkatan II Tahun 2026 memperoleh bekal untuk merumuskan perbaikan di lingkungan kerja masing-masing. Pengalaman di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjadi referensi dalam membangun organisasi yang terkoordinasi serta pelayanan publik yang responsif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Studi lapangan ini dibimbing oleh Widyaiswara BPDSM Provinsi Sumut. Sebagai WI Nasional, Dr. Hironymus Ghodang yang dikenal sebagai Widyaiswara Digital Indonesia.(chm)