Ojol Demo Tolak ERP, Kadishub DKI: Nanti Kita Mediasi

Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, angkat bicara soal ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta menolak wacana jalan berbayar alias ERP.

Syafrin mengatakan pihaknya akan mendengarkan aspirasi para massa aksi unjuk rasa dalam rangka perbaikan sistem transportasi di DKI Jakarta.

“Jadi kami dari Dinas Perhubungan tentu akan mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan ojol yang menyampaikan aspirasi di depan, apa yang akan mereka sampaikan, kami terima. Tentu itu semuanya dalam rangka perbaikan layanan transportasi di Jakarta,” tuturnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Dalam hal ini, Syafrin mengungkapkan akan melakukan mediasi bersama dengan perwakilan ojol dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.

“Saya mengikuti prosedur, tentu mereka ada perwakilan yang akan kami terima untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, dan itu yang menjadi bahan kami untuk perbaikan dan ataupun penyempurnaan kebijakan yang nantinya akan disusun ke depan,” jelasnya.

Menyinggung perihal orator demo yang meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mencopot jabatan Syafrin sebagai Kadishub DKI Jakarta.

Baca Juga

Isu Tarif Ojol Naik usai Potongan Komisi Aplikator jadi 8 Persen per 1 Juli, Menhub: Kalau Naik, Bisa Jadi Bumerang

Dengan santai, pria kelahiran Gorontalo ini menyerahkan segala keputusan kepada Heru selaku Pj Gubernur DKI.

“Ya, kita serahkan kepada pimpinan. Apapun itu, tentu kita melakukan yang terbaik,” pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan massa ojol menggeruduk gerbang utama Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 12.23 WIB.

Beberapa di antara mereka membawa sejumlah banner bertuliskan tuntutan.

Massa yang terdiri atas beberapa komunitas ojol ini meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mencopot kebijakan ERP yang dinilai merugikan masyarakat.

“Tolak ERP di jalanan Jakarta, karena itu merugikan masyarakat. Pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan di jalan provinsi, tolong dikaji ulang untuk dibatalkan,” teriak salah satu orator di atas mobil komando, Rabu (8/2/2023).

“Kami memohon kepada Pj Gubernur, anggota DPRD DKI Jakarta yang bijaksana. Jangan sampai salah menerapkan yang sekiranya merugikan untuk rakyat sendiri,” tegas mereka.