Buka GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Presiden Tegaskan Hindari Masalah Sengketa Lahan

Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara - Presiden Joko Widodoyang didampingi Ibu Negara Iriana, menghadiri Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

“Di tahun 2015 lalu, masih terdapat 126 juta penduduk indonesia namun hanya 46 juta yang memiliki sertifikat. Untuk itu saya selalu menekankan kepada Menter ATR BPN agar tiap tahun harus ada kemajuan, sehingga di tahun 2022 ini telah naik menjadi 80,6 juta penduduk yang telah memiliki sertifikat hak milik,” kata Presiden Jokowi.

Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung soal masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki sertifikat atas tanah yang ditempati. Jokowi juga menegaskan agar tahun ini tidak ada lagi timpang tindih pemafaatan lahan seperti munculnya sengketa tanah karena bisa berpengaruh dengan kekhawatiran akan investasi.

Baca Juga

Dalam Waktu Dekat, Polisi Bakal Tentukan Nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa Soal Fitnah Ijazah Palsu Jokowi

Jokowi juga sempat menyinggung terkait sertifikat hak guna bangunan atau HGB yang lebih banyak diberikan dibanding masyarakat kecil yang mempunyai lahan sendiri.

Olehnya itu, Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan.

“Saya ingatkan terjadinya kerugian negara dan di masyarakat itu sebabkan oleh ego sectoral, ego Lembaga. Itu semua harus di stop,” tegas Presiden.

Jokowi menambahkan sertifikat tanah ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana. 

(emr/asm)