Proyek KA Makassar-Parepare Kereta Pertama di Sulawesi yang Dibangun Menggunakan Skema KPBU

Makassar, tvOnenews.com - Proyek pertama Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor transportasi Kereta Api (KA) Makassar-Parepare telah memasuki Operasi Komersial Tahap 1 pada tahun lalu.

Sampai saat ini, uji coba Kereta Luar Biasa (KLB) untuk rute Stasiun Maros ke Stasiun Garongkong masih terus dilaksanakan dan masyarakat umum sudah dapat mencoba secara gratis dengan rute Stasiun Mangilu ke Stasiun Garongkong.

Dalam pelaksanaan proyek KPBU Kereta Makassar-Parepare, Kementerian Perhubungan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui fasilitas Project Development Facility (PDF), di mana PT PII ditugaskan sebagai pelaksana fasilitas membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).

Direktur Bisnis PII, Andre Permana mengatakan, peran PII sebagai pelaksana PDF membantu Kemenhub, selaku PJPK, untuk penyiapan proyek sejak Juni 2018 hingga siap transaksi sampai dengan mencapai Financial Close pada September 2021.

Selain itu, fasilitas Penjaminan Pemerintah yang diberikan pada proyek ini dilakukan dalam rangka memberikan kenyamanan bagi investor dan perbankan, memperlancar pencapaian financial close, sehingga diharapkan proyek ini dapat berjalan tepat waktu dan sesuai rencana.

Baca Juga

Tri Tito Dorong PKK Kawal Program Pemerintah hingga Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat

“Kereta Api Makassar Parepare merupakan moda transportasi yang telah ditunggu sejak lama oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang akhirnya dapat diwujudkan melalui skema KPBU," kata Andre dalam keterangan resminya, Selasa (10/1/2023).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Kereta Api (KA) Makassar-Parepare telah memasuki Operasi Komersial Tahap 1

Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi. Melalui skema AP, pemerintah akan membayar Badan Usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran Badan Usaha.

Badan Usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu.  Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Andre menambahkan, dukungan PII sebagai fiscal tools Pemerintah dalam proyek KPBU merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.