Skema Power Wheeling Merugikan Masyarakat Jika Diberlakukan, Pengamat Politik Ekonomi Indonesia Ingatkan Ini

"Kami sejauh ini akan mencermati dan mengawal apa yang sudah disampaikan pemerintah (membatalkan power wheeling) maupun pembahasan yang ada di gedung Senayan," terang Abrar Ali.

Abrar Ali mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Komisi VII DPR maupun Fraksi PDIP dan merencanakan beraudiensi dengan Ketua DPR Puan Maharani terkait adanya informasi draft skema Power Wheeling akan dimasukkan lagi dalam pembahasan.

Seminar nasional Ini juga menghadirkan narasumber pengamat politik ekonomi Indonesia Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc S.H, M.Si.

Dia menyatakan bahwa secara umum pastinya, dari segi biaya operasional akan ada penghematan. Namun dari harga listrik tentu terjadi kenaikan serta menjadi beban masyarakat luas. " Ini menyangkut hajat orang banyak. Jangan sampai power wheeling menjadi ajang neo imperalism, yang dikemas secara baik dan elegan namun kenyataannya menjadi beban untuk rakyat," kata Noorsy.

Untuk itu menurutnya, masyarakat harus melawan dan menolaknya .

Seminar ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator  yaitu pemerintah dan DPR saling tarik menarik dalam soal Power Wheeling ini.

Baca Juga

Realisasi Energi Terbarukan, Pemkab Sukabumi Gandeng Pihak Swasta Bangun Fasilitas Biogas

Untuk itu semua pihak agar harus waspada dan mengawal UU serta kebijakan yang ada, karena selalu ada yang menelikungnya. "Bayangkan, keputusan MK saja bisa ditelikung, apalagi hanya UU biasa,"  ujar Bakhtiar.

Kesimpulan selanjutnya, masyarakat harus menolak Power Wheeling. Jangan sampai listrik sebagai hajat orang banyak dikuasai oleh orang asing. (SGH/LNO)