Ratusan Warga Korban Gempa Datangi Kantor Bupati Pasaman Barat Pertanyakan Bantuan Rumah Tetap

Pasaman Barat, tvOnenews.com - Ratusan warga Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat datangi kantor bupati setempat guna mempertanyakan bantuan rumah dari pemerintah pascagempa 6,1 SR tahun lalu.

Sejumlah spanduk berisikan masukan terhadap pemerintah, dibentangkan warga di depan lobi kantor bupati tersebut. Salah seorang korban gempa yang hadir mengatakan, mereka datang ke kantor Bupati guna mempertanyakan kepastian pencairan dana dari Badan Penanggulangan Bencana Nasinal (BNPB) yang dikabarkan sudah berada di rekening daerah. 

"Untuk kesekian kalinya kami datang ke kantor bupati untuk menanyakan kepastian kapan rumah terdampak gempa baik berat, sedang dan ringan untuk dibangun," kata salah seorang korban gempa Kajai Mashendi, Kamis (9/3/2023).

Menurutnya, ada beberapa poin yang dituntut masyarakat korban gempa, diantaranya uang bantuan rumah rusak berat seharusnya disampaikan langsung ke tangan masyarakat, bukan melalui toko bangunan. "Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadhan, kami ingin bantuan segera dicairkan karena telah satu tahun sejak gempa ratusan rumah belum dibangun kembali," katanya.

Menyikapi kedatangan korban gempa tersebut, Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkopimda) mengadakan pertemuan dengan korban gempa. "Hari ini kita mengadakan pertemuan dan mencari solusi dengan menghadirkan pihak BNPB secara virtual," kata Bupati Hamsuardi di Aula Kantor Bupati.

Dari keinginan masyarakat itu, dan dari penjelasan BPKP dan BNPB, maka rumah rusak berat yang 1.111 harus diverifikasi dan validasi lagi agar datanya valid dan tepat sasaran. Kemudian untuk pencairan uang yang langsung ke rekening masyarakat tentu tergantung dari aturan BNPB.

Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ali Bernadus mengatakan, dua cara yang dipakai untuk penyaluran uang rusak berat. Pertama, uang dikirim ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu dikirim ke toko bangunan. Masyarakat nanti mengambil bahan ke toko bangunan dengan pendampingan tim teknis sesuai Rencana Anggaran Biayanya secara bertahap. Cara kedua adalah uang bantuan langsung dari rekening BPBD ke rekening masyarakat yang telah dibuatkan.

"Cara mana yang dipakai tentu tim yang di kabupaten yang menentukan. Jika dibayarkan dimuka 40 persen harus dikawal tim teknis dan progresnya harus jelas,” katanya.

Sedangkan dalam diskusi alot tersebut, warga lainnya, Jendri, berharap jika dilakukan verifikasi dan validasi terhadap rumah yang masuk data harus cepat dan tidak mengganggu rumah yang sudah selesai diverifikasi.

"Kasihan kita karena sudah lebih satu tahun rumah korban gempa belum juga dibangun kembali. Persoalan petunjuk teknis sebenarnya tidak terlalu susah membuatnya," tegasnya.

Gempa Pasaman Barat yang terjadi pada 25 Februari 2022 lalu mengakibatkan sebanyak 1.111 unit rumah rusak berat, 1.171 unit rumah rusak sedang dan 2.172 unit rumah rusak ringan. (dml/wna)