Modus Berwisata ke Kamboja, Ternyata 10 CPM Akan Bekerja Sebagai Admin Situs Judi Online di Kamboja, Begini Modusnya

Batam, tvOnenews.com - Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengagalkan keberangkatan 10 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural. Nantinya kesepuluh PMI non prosedural ini, direncanakan akan berangkat menuju Kamboja dan bekerja sebagai admin situs judi online. Modusnya, ke-10 CPMI  berpura-pura berangkat bewisata ke Kamboja menggunaka jasa Tour and Travel. Dua pelaku juga ditangkap sebagai tersangka.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun menuturkan pengungkapan kasus ini merupakan operasi yang dilakukan Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri pada Minggu (12/3/2023) kemarin. Dimana keseluruhan korban diamankan, saat akan berangkat melalui pelabuhan Harbourbay Batam

"Dari operasi ini anggota Dirkrimum Polda Kepri berhasil menemukan 10 calon PMI yang akan dikirim ke Malaysia dan kemudian akan melanjutkan perjalanan Kamboja," terangnya, Rabu (15/3/2023).

Dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui kesepuluh calon PMI non prosedural ini akan berangkat dengan menggunakan jasa tour and travel.

Hal ini diakuinya menjadi salah satu modus baru yang dilakukan oleh jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Didalami dari sepuluh korban, mereka diketahui akan berangkat menggunakan jasa tour and travel," ungkapnya.

Baca Juga

Cak Imin: PKB Anak NU Wajib Pikirkan NU, Bukan Campur Tangan

Dari hasi pengembangan, pihak Kepolisian mendapati dua orang pelaku berinisial DF (41) dan S (37), yang melakukan penampungan dan pengurusan keberangkatan ke luar negeri.

"Dalam operasi ini, petugas juga berhasil menyita 22 paspor, dua unit hand phone, 10 tiket pesawat, 22 tiket kapal, serta satu unit mobil Datsun abu-abu," lanjutnya.

Kepada petugas, diketahui para korban yang akan diberangkatkan ini dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar 700 US Dollar selama sebulan, dengan bekerja sebagai admin situs judi online.

Pihaknya juga mendapati bahwa kedua pelaku membiayai seluruh pengurusan dokumen keberangkatan, dengan pembiayaannya ditanggung oleh pelaku A yang berada di luar negeri.

"Pelaku yang membiayai pengurusan dokumen dan biaya penampungan calon PMI ini diketahui ada di luar negeri dan kini masuk ke dalam DPO kami," tegasnya.

Kini atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 81 dan/atau pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.