Update! Kasus Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Rp2,5 Miliar, Puluhan Korban Datangi Polres Samosir

Samosir, tvOnenews.com - Puluhan warga korban penggelapan pajak kendaraan di Samsat Samosir melakukan aksi damai di Kantor Polres Samosir, Jumat (31/3/2023). Massa meminta agar masalah tersebut ditangani secepatnya dan meminta pihak kepolisian untuk mengungkap para aktor mafia pajak yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Dalam orasinya, koordinator aksi Boris Situmorang meminta kepada Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman untuk menangani perkara tersebut secara tuntas hingga ke akar-akarnya, karena sudah berlangsung menahun hingga merugikan masyarakat Samosir sebesar Rp2,5 miliar.

Boris juga menyampaikan, selama penyelidikan perkara ini, ia meminta pihak kepolisian agar memberikan surat keterangan kepada pemilik kendaraan yang menjadi korban, untuk kemudahan perjalanan selama libur Paskah maupun hari raya Idul Fitri. Hal serupa juga diungkapkan Lamlam Sitanggang, Direksi Angkutan Becak Bermotor CV Buhit Yes yang juga ikut menjadi korban penggelapan pajak.

Tampak saat orasi, pengusaha PT Pulau Samosir Nauli yang diwakili oleh mandor bermarga Sinaga juga ikut serta dalam aksi tersebut dan meminta kepada Kapolres Samosir untuk melakukan tindakan agar angkutan tetap beroperasi mengangkut penumpang antara kota antar kabupaten di Sumatera Utara.

"Kalau masalah kendaraan pribadi yang akan bepergian ke luar kota dan angkutan umum, pihak kepolisian akan membuat surat dari Lantas sebagai surat resi, agar tidak mengganggu perjalanan para pemilik kendaraan yang mau bepergian dari luar Samosir,” sebut Wakapolres Samosir, Saut Tulus Panggabean. 

Usai menyampaikan aspirasinya di Mako Polres Samosir, massa melanjutkan aksi serupa di Kantor Samsat Pangururan. Massa juga meminta agar petugas Samsat menuntaskan masalah ini secara transparansi. 

Baca Juga

Kuasa Hukum Tegaskan Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM oleh Bripka AS Kejahatan Berat, Harus Dijerat Pasal Berlapis

Kepala UPT Samsat Pangururan, Denni Rovi S Meliala juga meminta perwakilan massa untuk mediasi di kantor Samsat setempat. "Kita akan sampaikan permasalahan ke pimpinannya di provinsi,” jawabnya singkat. (dsg/wna)