Aneh! Jalan Alternatif Desa Dijual Rp 1.615.000.000, Warga dan AMPS: Minta KPK dan Kejaksan Periksa Jual - Beli Aset

Sementara itu, menyikapi adanya penjualan jalan Alternatif desa, di jalan Persatuan satu, Dusun dua, Desa Muliorejo, dilakukan Pemkab Deli Serdang kepada Latexindo Toba Perkasa dan kemudian ditentang masyarakat desa.

Kordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Aset Sumatera Utara (AMPS) Johan menegaskan menolak langkah Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang telah menjual aset berupa jalan Persatuan satu, di Desa Muliorejo kepada Latexindo Toba Perkasa, sebesar Rp 1.615.000.000. Johan menduga adanya tidak Korupsi dalam penjualan Aset milik Pemkab Deli Serdang.

"Saya sudah mendapatkan kabar aneh ini, anehnya ada jalan didesa dijual oleh Pemkab nya sendiri, saya ketahui dari laporan warga, jalan desa tersebut yang terletak dijalan Persatuan satu, telah dijual Pemkab Deli Serdang kepada PT Latexindo Toba Perkasa dengan jumlah uang senilai Rp 1.615.000.000.

“Bagaimana Aset Pemkab Deli Serdang dijual tanpa diketahui dan disetujui oleh warganya, bahkan ditolak, ini sudah melanggar aturan dan di duga berbau Korupsi,” kata Johan, saat dikonfirmasikan tvonenews.com via telepon. Jumat (9/6/2023).

Dikatakan Johan, apabila terbukti adanya dugaan, jual beli aset milik negara milik Pemerintah Kabupaten Deliserdang, tentu sudah melanggar aturan undang undang berlaku dan meminta agar KPK dan kejaksaan tinggi Sumatera Utara kedepannya agar segera melakukan pemerikasan jual beli jalan desa tersebut.

“Dugaan saya, ini ada kepentingan bisnis, demi meloloskan jual beli jalan di desa, dari laporan warga selama ini jalan desa tersebut, digunakan untuk menyatukan antara gudang dan pabrik yang dipisahkan oleh Jalan Persatuan satu. itu merupakan aset Pemkab Deliserdang. Justru telah membuat resah masyarakat Desa Muliorejo, Jelasnya ini sangat aneh sekali, jalan desa bisa dijual.

Baca Juga

Ditemukan Rekening Penampung, KPK Dalami Dugaan Setoran dari Sejumlah Kantah ke Kanwil BPN Jawa Timur

“Tentunya saya meminta agar penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Penegak Hukum lainya, agar melakukan pemeriksaan atas kebenaran itu,”tegas Johan.

Ditegaskan Johan, demi menjaga dan menyelamatkan aset milik negara di Provinsi Sumatera Utara. Aliansi Masyarakat Penyelamat Aset Sumatera Utara, kedepannya akan melakukan Aksi unjuk rasa ke Pemkab Deli Serdang, guna meminta penjelasan secara pasti dan menolak penjualan aset milik Negara.