Sejumlah Guru di Kota Padang ‘Keberatan’ Ikuti Inspiring Teacher Membayar Ratusan Ribu

Katanya, salah satu bentuk diwajibkannya para guru se Kota Padang untuk mengikuti acara Inspiring Teacher tersebut adalah melalui blanko pendaftaran yang dikirim Dinas Pendidikan Padang. Dengan catatan, bagi yang tidak ikut agar menuliskan alasan. Kemudian, masih dalam blanko pendaftaran juga tertera aturan bahwa semua guru harus ikut tanpa terkecuali. 

“Memang sih ada dalam aturan, untuk guru-guru penerima sertifikasi dananya harus digunakan juga untuk menambah pengetahuan salah satunya dengan mengikuti seminar dan workshop ini, namun bagi guru yang non PNS atau PPPK yang tidak menerima sertifikasi bagaimana, tentu dengan biaya pribadi,” keluhnya.

Hal berbeda disampaikan Kepala SD Negeri 03 Alai, Kecamatan Padang Utara, Zulhendri. Katanya, sepanjang ada surat resmi dari dinas (Disdik Padang) maka akan diikuti sesuai permintaan surat tersebut.

“Untuk guru-guru yang sertifikasi yang ASN ataupun Non ASN mereka kan ada anggarannya 20 persen untuk pengembangan diri dan dari situlah diambil untuk membayar ke Dinas Pendidikan membeli tiket acara. Sedangkan, yang tidak menerima dana sertifikasi kita carikan solusinya untuk mendukung program ini seperti diambil dari dana BOS,” tutu Zulhendri.

Katanya, bagi para guru-guru yang menerima TPG (Tunjangan Profesi Guru) memang wajib ikut harusnya, karena 20 persen dana yang diterima dari pemerintah dalam bentuk TPG memang harus digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan.

Kadisdik Padang Bantah Guru-guru Diwajibkan Ikut

Baca Juga

Kisah Jatuh-Bangun Pengusaha Limbah Sabut Kelapa di Padang

Menanggapi hal tersebut, Yopi Krislova selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang kepada tvOnenews.com, Selasa sore (20/6/2023) sebutkan bahwa tidak benar para guru SD dan SMP se Kota Padang untuk mengikuti seminar tersebut. Yang terjadi hanyalah ‘miskomunikasi’ sehingga dianggap wajib ikut.

“Inspiring Teacher diadakan untuk meningkatkan kompetensinya melalui seminar dan workshop namun tidak diwajibkan. Dari kemaren sudah saya sebutkan ini tidak wajib namun salah informasi,” papar Yopi.

Katanya, untuk menjalankan kurikulum merdeka guru-guru di Padang memang belum banyak yang mendapatkan kursus-kursus dalam kurikulum merdeka ini. Terkait adanya dalam blangko pendaftaran jika tidak ikut menuliskan alasannya itu juga tidak benar.