Pj Bupati Apriyadi: 230 Ribu Masyarakat Muba Menggantungkan Hidup pada Sumur Minyak

Musi Banyuasin, tvOnenews.com - Inisiasi Pj Bupati Apriyadi Mahmud untuk menata pengelolaan sumur minyak masyarakat mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Pj Bupati Apriyadi Mahmud telah ditunjuk oleh Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Koordinator Tim Penanganan Pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat di Sumsel.

Setelah mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Pangdam II Sriwijaya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Pusat juga siap untuk berkolaborasi dalam penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat.

Hal ini diumumkan saat Wakil Kepala SKK Migas Pusat, Nanang Abdul Manaf, beserta jajarannya melakukan Courtesy Visit untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, sinergi kegiatan operasional Hulu Migas, dan koordinasi pengelolaan sumur masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, pada hari Jumat (23/6/2023).

"Nalika ndeleng SKK Migas, sing penting mungguh resiko lan investasi. Kanthi prinsip iki, kita siap andil lan kolaborasi," ucap Wakil Kepala SKK Migas Pusat, Nanang Abdul Manaf.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengungkapkan bahwa rencana tata kelola pengelolaan sumur minyak masyarakat saat ini sedang dipercepat dan telah mendapat dukungan maksimal dari Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Pangdam II Sriwijaya.

"Ada sekitar 230 ribu masyarakat yang bergantung pada sumur minyak ini. Kita harus mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun dan tetap menjaga lingkungan," tuturnya.

Baca Juga

Sumur Minyak Masyarakat Aceh Utara Mulai Masuk Tata Kelola Resmi

Apriyadi menjelaskan bahwa konsep tata kelola telah disiapkan, termasuk tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa, dan perjanjian kerjasama.

"Selain itu, kami juga akan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat dan menyediakan akses pemodalan dan kredit yang terjangkau bagi pemilik sumur minyak. Kami yakin bahwa konsep tata kelola ini telah mencakup perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya.

Berdasarkan data yang tercatat, sekitar 230 ribu masyarakat Muba terlibat dalam aktivitas penambangan sumur minyak. Pemerintah pusat akan memperhatikan tata kelola sumur minyak dan segera merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 1 Tahun 2008 untuk merealisasikannya.