PLT Bupati Langkat Membuka Edukasi Bantuan Sosial Non Tunai 2023 yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Langkat, tvOnenews.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Syah Afandin, menghadiri acara Edukasi dan Sosialisasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara. Acara ini berlangsung di Resto Sobat Bagoes, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, pada Rabu (5/7/2023).

Laporan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Edi Parwoto, menyampaikan bahwa kegiatan edukasi dan sosialisasi penyaluran bantuan sosial tahun 2023 diikuti oleh peserta yang terdiri dari perwakilan keluarga penerima manfaat PKH, SDM pelaksana program PKH, TKSK, TAGANA, serta unsur organisasi sosial lainnya.

"Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan arahan dari Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial, Presiden telah menginstruksikan kepada kita terkait pelaksanaan bantuan sosial kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Setelah membuat berbagai program untuk menyepakati adanya program sosial di sini, kita memiliki program Keluarga Harapan Sosial Non Tunai. Untuk penyalurannya yang non tunai, kita menggunakan BRI. Sedangkan untuk penyaluran tunainya, selama ini kita menggunakan kantor pos," jelas Edi Parwoto.

Edi Parwoto juga menjelaskan bahwa terjadi perubahan dalam skema penyaluran bantuan sosial ini. Sebelumnya, semua penyaluran dilakukan melalui BRI, namun karena situasi dan kondisi geografis yang tidak memungkinkan, pemerintah mengambil langkah lanjutan agar penyaluran program bantuan sosial ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Pemerintah melakukan perubahan, dimana sebelumnya semuanya dilakukan melalui BRI, sekarang dibagi menjadi dua. Salah satunya adalah melalui PT Pos Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan tadi, sebagian besar penyaluran telah beralih menjadi non tunai," ungkap Edi Parwoto.

Dalam skema penyaluran ini, terdapat berbagai program bantuan sosial. Namun, pada kesempatan ini, fokus pembicaraan adalah bantuan sosial non tunai. Salah satu harapan dari program ini adalah menerapkan prinsip 6 T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Prinsip ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memastikan bahwa semua data tercatat dengan baik.

Baca Juga

Mencuat Isu DPRD Sumut Bersama Bupati Langkat Terjaring OTT KPK, Ihwan Ritonga: Itu Mantan Anggota DPRD

"Selain ituSelain itu, program bantuan sosial non tunai diharapkan dapat membantu dalam peningkatan inklusi keuangan. Sebagai tim pengendali bantuan sosial non tunai, Bank Indonesia memiliki tugas menjaga kualitas penyaluran bantuan sosial di tingkat daerah," tambahnya.