Sempat Menjadi Perbincangan Hangat Netizen tentang Keberangkatan Keluar Negeri, Ini Tanggapan Bupati dan Kepala Imigrasi Karimun

Karimun, tvOnenews.com - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya angkat bicara terkait regulasi pengetatan keberangkatan jalur Internasional yang terjadi di Pelabuhan Karimun.

Kepala Imigrasi Karimun, Zulmanur Arif menyebutkan kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari intruksi Presiden Joko Widodo dalam operasi Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Soal kebijakan itu, kami menjalankan amanah dari undang-undangan dan mengikuti instruksi dari bapak Presiden soal operasi satgas TPPO," ucapnya Zulmanur saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (18/7/2023).

Kendati demikian, Zulmanur mengaku akses keberangkatan di pelabuhan Internasional Karimun khususnya ke Malaysia sudah berjalan seperti biasa.

Ia juga menepis terkait isu beredar yang menyebutkan pelabuhan Internasional Karimun menerapkan sistem buka tutup.

"Disini kami menyampaikan bahwa pelabuhan internasional sudah buka dan berjalan seperti biasa. Tidak ada istilah sistem buka tutup seperti yang beredar di masyarakat, jadi itu tidak benar," ungkapnya.

Baca Juga

Calvin Verdonk Dibela Netizen Prancis Karena Cederai Mason Greenwood

Namun, kata Zulmanur, pihaknya akan tetap melakukan pemeriksaan secara ketat dengan aturan yang berlaku.

"Jadi warga Karimun jangan khawatir untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, asalkan memang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tapi yang pasti kami (Imigrasi) tetap menjalankan SOP pemeriksaan yang berlaku," terangnya.

Perlu diketahui, belakangan ini media sosial (medsos) tengah hangat memperbincangkan soal kebijakan pengetatan keberangkatan jalur Internasional tepatnya ke Malaysia.

Diketahui pengetatan jalur keberangkatan itu beranjak dari intruksi Presiden Joko Widodo dalam operasi Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Cuitan protes netizen terkait kebijakan itupun mengalir deras di laman media sosial. Mereka beranggapan bahwa pemerintah daerah tidak memperjuangkan nasib masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Karimun, Aunur Rafiq angkat bicara dengan mengunggah pernyataan atau statement di akun medsos Facebook miliknya. Dalam postingan itu, Aunur Rafiq dengan lapang dada menerima dan tidak mempersalahkan dirinya disebut tuli dan buta.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq

"Alhamdulillah saya di katakan buta dan tuli bahkan tidak punya hati, saya terima itu dan tidak ada masalah. Namun semua pendapat itu keliru, terkait dengan tidak dapatnya warga keluar negeri belakangan ini," ungkapnya.