Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sebut Pertemuan Prabowo - Budiman Sudjatmiko Tidak Menghapus Peristiwa Masa Lalu Pelanggaran HAM

Medan, tvOnenews.com - Pertemuan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerinda, Prabowo Subianto dengan politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, Selasa lalu, ditanggapi mantan aktivis 98. Bahkan tanggapan tersebut menoreh sejarah kelam yang terjadi di era tersebut hingga tidak terlupakan. 

Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang menyebutkan pertemuan Budiman Sudjatmiko dengan Prabowo, sah - sah saja, jika alasan pertemuan tersebut karena keduanya telah memiliki cara pandang kepemimpinan politik yang cocok saat ini.

" Mungkin saja proses waktu yang panjang setidaknya sejak 1996 dan 1998 hingga sekarang mempertemukan keduanya karena cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dan sama." kata Sahat Simatupang, Jumat 21Juli 2023.

Baca Juga

Respons Menohok Pimpinan KPK Terkait Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama: Apanya yang Mau Dikembalikan

Namun menurut bung Sahat, pertemuan keduanya tidak serta merta membuat sejarah kelam masa lalu Prabowo Subianto saat menjabat Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus terkait penculikan aktivis pro demokrasi menjadi hilang begitu saja. 

Ia mengatakan, ada dua hal yang menjadi perhatian aktivis 98 dari pertemuan Budiman Sudjamito dan Prabowo. 

" Pertama bahwa sejarah kelam Prabowo yang anti demokrasi terwujud dalam prilakunya menghilangkan paksa sejumlah aktivis pro demokrasi adalah fakta masa lalu yang tidak bisa dihapus. 

"Kedua bahwa kemudian pemerintah telah mengambil langkah penyelesaian secara non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu bukan berarti Prabowo tidak bersalah." ujar Sahat.

Sahat menambahkan, ia dan aktivis 98 sepakat menatap masa depan bangsa dengan lebih baik, namun bukan berarti sejarah masa lalu Prabowo sebagai Danjen Kopassus telah dianggap bersih dari pertemuan Budiman Sudjamiko dan Prabowo.

" Bahwa generasi yang lahir diatas tahun 1998 juga perlu mengetahui sejarah kelam cara rezim Orde Baru represif dengan menggunakan militer, dan Prabowo tidak bisa memberi alasan dan pembenaran bahwa dia melakukan itu semua karena situasi politik saat itu." ujar Sahat.

Jika pertemuan keduanya diharapkan Prabowo berdampak positif kepadanya dalam kaitan Pilpres 2024 mendatang, ujar Sahat, Prabowo tidak akan mendapatkan hal tersebut. Sebab, ujar Sahat, simpul - simpul jaringan aktivis 98 menunggu pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu seperti peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998; peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999.  (YSA/FHR)