Lembaga Adat Melayu Kepri Keluarkan 6 Maklumat Terkait Relokasi Warga Pulau Rempang Batam

Tanjungpinang, tvOnenews.com - Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengeluarkan maklumat soal rencana relokasi masyarakat melayu di Pulau Rempang Galang, Kota Batam.

Maklumat tersebut dibacakan langsung oleh Ketua LAM Kepri, Abdul Razak di Tanjungpinang, Sabtu (9/9/2023). Maklumat ini dikeluarkan, berdasarkan hasil musyawarah. Terdapat 6 poin yang menjadi maklumat tersebut. Pertama, LAM Kepri sebagai payung negeri, sepenuhnya mendukung program pemerintah di segala bidang. Baik pusat, maupun daerah.

Kemudian, LAM Kepri menolak dan meminta dibatalkan relokasi 16 kampung tua masyarakat melayu yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang. "Ketiga, membebaskan seluruh masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi pada 7 September 2023," tegas Abdul Razak saat membacakan maklumat.

Bahkan, LAM Kepri mengutuk keras tindakan represif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang, yang terjadi pada 7 dan 8 september 2023.

Aksi represif hingga kekerasan tersebut membuat masyarakat banyak yang mengalami cedera, trauma hingga kerugian materil. Dalam maklumat ini, LAM Kepri turut mendesak Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri dan instansi terkait lainnya, untuk menghentikan segala tindakan kekerasan.

"Mendesak pemerintah membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat melayu Pulau Rempang dan Galang, terkait dampak jangka pendek dan jangka panjang dari proyek strategis Nasional di Pulau Rempang dan Galang," ungkapnya.

Baca Juga

Dorong Penguatan Ketahanan Energi Nasional, Komut Pertamina Kawal Proyek Strategis dan Infrastruktur Energi di Tuban

Abdul Razak menuturkan, LAM tetap mendukung jika pemerintah pusat maupun Batam melakukan investasi. Namun, ia tetap menolak jika masyarakat yang sudah tinggal ratusan tahun di Rempang dan Galang direlokasi.

"Mereka sudah tinggal di sana ratusan tahun dan turun temurun. Pemerintah juga harus fasilitasi mereka, tentang hak mereka yang sudah tinggal di sana turun temurun," pungkasnya. (ksh/wna)