7 Pilar Pengembangan Batam, Investasi Masuk Harus Didukung Ekosistem yang Siap

Batam, tvOnenews.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan tujuh pilar sebagai fondasi pengembangan Batam untuk memperkuat daya saing kawasan sekaligus mendukung masuknya investasi.

Tujuh pilar tersebut meliputi kelembagaan yang kuat, regulasi yang terintegrasi, tata ruang yang komprehensif, infrastruktur yang lengkap, sektor industri dan bisnis yang beragam, perizinan yang streamlined, serta dukungan terhadap investasi yang masuk ke Batam.

Pilar ketujuh menjadi bagian penting karena keberhasilan investasi tidak berhenti pada saat perusahaan memutuskan untuk masuk ke Batam. Investasi yang telah masuk membutuhkan ekosistem pendukung agar kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang.

Direktur Pengembangan KPBPB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, menjelaskan bahwa kesiapan Batam dalam menerima investasi juga berkaitan dengan kemampuan kawasan menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan dunia usaha, termasuk sumber daya manusia (SDM).

"Dengan demikian, ketika perusahaan membuka kegiatan usaha di Batam, masyarakat dan SDM di kawasan tersebut diharapkan dapat ikut mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang muncul," kata Irfan, saat menjadi pemateri di acara Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi 2026 bertajuk Dari Relokasi ke Transformasi, di Hotel Harris, Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/10/2026). 

Konsep dukungan terhadap investasi, kata Irfan, juga memiliki keterkaitan dengan pengembangan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) sebagai kawasan transmigrasi lokal.

Baca Juga

Menteri Transmigrasi Dorong Ekonomi Kawasan, Rempang Jadi Contoh

Kementerian Transmigrasi sebelumnya menetapkan Barelang sebagai salah satu pilot project kawasan transmigrasi. Konsep yang dikembangkan tidak semata-mata berkaitan dengan perpindahan penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas SDM dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pengembangan Barelang tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pada Maret 2025, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pengembangan transmigrasi lokal di Barelang sebagai amanah Presiden Prabowo. 

Kementerian Transmigrasi kemudian mengembangkan konsep tersebut melalui pembangunan kawasan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, infrastruktur, permukiman, serta peningkatan kualitas masyarakat.

"Konteks tersebut memperlihatkan bahwa dukungan terhadap investasi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan kawasan dan fasilitas fisik. Kesiapan masyarakat dan SDM juga menjadi bagian dari ekosistem yang dibutuhkan ketika investasi dan aktivitas industri berkembang," kata Irfan.