Razia Bar Hotel, Tim Gabungan Temukan Pengunjung Positif Covid-19 di Medan

Medan, Sumatera Utara - Tim Gabungan terdiri TNI, Polri, Muspika Kecamatan Medan Barat dan Anggota Dprd kota Medan Mengelar Razia ke De Paris Hotel di Jalan Marsabut, Kelurahan Sei Agul, Medan Barat, pada Sabtu (5/2/2022) malam. 
 
Puluhan pengunjung yang berada di lokasi langsung dilakukan pemeriksaan Swab Antigen, kemudian ditemukan seorang pengunjung asal Tembung, Kabupaten Deli Serdang positif Covid-19. 

Kepada wartawan, Camat Medan Barat Lilik membenarkan saat razia langsung dilakukan pemeriksaan kepada pengunjung tempat hiburan setelah diperiksa Swab Antigen hasilnya positif Covid19. 

"Razia ini karena adanya laporan keberatan dan keresahan warga akibat suara musik yang berasal dari Cello Sky Pool & Bar De Paris Hotel hingga larut malam, maka kami dari pihak kecamatan Medan Barat, bersama Polsek Medan Barat, dan Pak Antonius yang merupakan Anggota DPRD Medan langsung datang kelokasi," ujar Lilik. 

"Jadi untuk pengunjung Covid-19, kita sudah mengetahui identitas dan berkordinasi dengan pihak Kabupaten Deli Serdang untuk penanganannya," kata dia.

Ia juga mengatakan akan gencar melaksanakan penertiban tempat hiburan atau cafe melebihi batas jam yang ditentukan dalam PPKM Skala Mikro, "jadi langsung dibubarkan serta diberikan teguran dan sanksi kepada pemiliknya," tutup Lilik.

Sementara itu, Anggota DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor yang turut ikut melakukan razia menyampaikan bahwa razia ini diduga sudah 'bocor' karena sesampai di lokasi para pengunjung sudah banyak keluar. Terlebih sudah lebih dahulu masuk razia dari tim Dinas Pariwisata Kota Medan.

Baca Juga

114 Insiden dalam Tiga Tahun, KAI Sumut Larang Warga Beraktivitas di Jalur Rel

"Kita kecewa seharusnya pihak Dinas Pariwisata Kota Medan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur Kecamatan, sebagaimana yang telah diinstruksikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution," ucapnya. 

Ia berharap, kedepan, kejadian seperti ini tidak perlu terjadi sehingga harus ada kordinasi dan kolaborasi antara Dinas atau OPD dengan unsur kecamatan dalam setiap penindakan terhadap pelanggaran Perda. "Jadi tidak main sendiri-sendiri dan harusnya saling berkordinasi, dan berkolaborasi," ujarnya.

Antonius juga menyebutkan izin tempat hiburan itu sudah menyalahi aturan dan berdampak merugikan PAD. Awalnya adalah izin tempat tinggal atau apartemen berlantai 7, lalu berubah fungsi jadi penginapan dan tempat hiburan.