Operasi Penambangan Pasir Laut PT Logo Mas Yang Dihentikan Kementerian KKP Ternyata Miliki Izin Di Riau

Pasalnya setelah operasi PT LogoMas dihentikan Kementrian KKP, pihak manajemen PT menyampaikan sikap bahwa mereka sangat bingung atas tindakan yang dilakukan Kementrian KKP terhadap PT LogoMas, pihak PT mendesak agar diberitahukan Apa kesalahan mereka? tolong disampaikan apa kesalahan mereka pidana atau perdata. 

 

Sementara saat itu, satu Kapal tongkang operasional sewaan mereka yakni kapal pengerukan pasir KNB-6 pada saat diamankan tim gabungan dari Kementrian KKP sedang tidak sedang alias kondisi lego jangkar dan tidak melakukan olah gerak di alur perairan Pulau Rupat -Bengkalis Riau.

 

PT LogoMas melalui Direkturnya Indrawan Sukmana mengatakan merasa bingung atas tindakan Kementrian KKP yang menghentikan operasi PT dan Mengamankan Kapal tongkang KNB-6 yang di sewa PT LogoMas yang saat ini belum ada kejelasan, sementara semua kru dan abk kapal KNB-6 masih bertahan di atas kapal.

 

"Kami bingung atas tindakan Kementrian KKP terhadap kami karena kami memiliki izin IUP penambangan dan juga sudah melakukan semuanya sesuai syarat perizinan untuk operasi penambangan pasir laut, dan kami juga bekerja di atas lahan konsesi yang dimiliki 5030 hektar sesuai izin yang dikeluarkan," kata Direktur PT LogoMas tersebut.

 

Indrawan menambahkan, selain itu PT LogoMas juga sudah membayarkan semua kewajiban PP tarif IUP masuk dalam kementerian ESDM melalui peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2019.

 

Sementara, terkait laporan dugaan pelanggaran kerusakan lingkungan akibat eksplorasi PT Logo Mas saat melakukan penambangan pasir laut juga tidak ditemukan, bahkan jajaran kepolisian Polda Riau juga sudah melakukan investigasi terkait laporan dugaan bahwa terjadinya abrasi dan kerusakan lingkungan bahkan sampai hilang pulau bettina aceh tempat mencari ikan para nelayan setempat akibat eksplorasi penambangan pasir laut di pulau Rupat Bengkalis.

 

Direktur PT LogoMas ini menyampaikan harapannya kepada Presiden Jokowi,dengan kepatuhan yang mereka sudah dilakukan semaksimal mungkin bisa mendapatkan kenyamanan dalam berusaha karena hak tersebut sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi yang menyampaikan bagi para pengusaha yang bisa menyelesaikan semua perizinan dan kepatuhan presiden menjamin bagi mereka kenyamanan dalam berusaha dan berinvestasi, namun saat ini mereka merasa tidak mendapat jaminan tersebut, tapi malah mengalami kerugian, tutur Indrawan.

 

Hingga kini, status kapal tongkang KNB-6 yang disewa PT LogoMas untuk operasional mereka masih belum di keluarkan KSOP Dumai yang masih mengumpulkan sejumlah bahan kajian sebelum mengambil keputusan.

 

Atas penghentian aktivitas ini, Indrawan berharap Presiden RI Jokowi dapat menyelesaikan tumpang tindih kewenangan pertambangan ini dan memastikan kenyamanan berusaha pelaku usaha yang telah mendukung sukses dan lancarnya investasi masuk.

 

Sebelumnya, Tim KKP RI dipimpin Dirjen Pengawasan Sumber Daya KP Laksamana muda TNI Adin Nurawaluddin bersama Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari menghentikan aktivitas kapal keruk pasir KNB-6 yang disewa PT LMU untuk mengangkut hasil penambangan pasir laut diduga ilegal Pulau Rupat, pada Minggu (14/2/2022).

 

KKP memastikan akan memproses hukum perusahaan yang melakukan penambangan pasir di perairan Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tersebut.

 

"Terhadap temuan pelanggaran ini, kami akan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku," kata Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin. (dedi eka/ade)