Asa Pengungsi Rohingya Terancam Terlantar Akibat Kebijakan Pembatasan Dana dari IOM

Medan, tvonenews.com - Puluhan pengungsi Rohingya terancam terlantar menyusul kebijakan International Organization for Migration (IOM) atas pembatasan dana bagi sebagian pengungsi yang tiba di Kota Medan pada tahun tertentu. 

Pembatasan pendanaan ini mengakibatkan sejumlah keluarga para pengungsi Rohingya harus terpisah dari anak dan istri.

Menyikapi kebijakan tersebut, pengungsi Rohingya melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes yang digelar di luar akomodasi penampungan, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Jumat (24/1/2025) petang kemarin.

"IOM dan pemerintah resmi membawa kami ke penampungan ini, setelah lima tahun kami diusir dari tempat ini," ujar pengungsi Rohingya.

Para Rohingya yang terdampak pembatasan pendanaan ini diminta keluar dari penampungan mulai Sabtu (25/1/2025). 

Ironisnya, mereka yang diperintahkan harus keluar dari penampungan merupakan wanita dan anak-anak, sedangkan suaminya masih berhak tinggal di penampungan.

Baca Juga

Tingkatkan Akurasi Kebijakan, BSKDN Gunakan Rasch Model untuk Survei dan Cegah Bias Data

Para wanita yang menentang pembatasan ini meminta solusi agar tidak terjadi risiko kekerasan maupun tindakan kriminal. Mengingat pembatasan anggaran, kebutuhan pengungsi Rohingya terhadap logistik terancam tidak terpenuhi karena harus menyewa rumah untuk tempat berlindung.

Jika pengungsi yang tidak bersedia pindah, IOM mengancam akan memutus fasilitas air dan listrik, maupun tunjangan bulanan para pengungsi. 

Sementara, pengungsi dilarang bekerja maupun berinteraksi dengan warga lokal. Kondisi ini dianggap membahayakan, mengingat tingkat kerentanan pengungsi Rohingya terhadap tindakan persekusi masih berisiko tinggi terjadi.

Saleh, salah seorang pengungsi Rohingya menuntut UNHCR, IOM, bertanggungjawab atas nasib pengungsi. Saleh memohon pemerintah Indonesia dapat memberikan solusi atas kebijakan yang menimpa mereka.

"Untuk orang yang baru masuk 2019 tidak ada biaya, tapi untuk orang lama dulu dikasih Rp1.250.000 per bulan, sekarang bertambah jadi Rp1.750.000 per bulan. Orang lama diberi fasilitas juga, tapi untuk orang baru uang dikurangi dan tidak diberi tempat," ujarnya.

Di lain sisi, Saleh juga tetap ingin mendapatkan hak akomodasi di penampungan. Namun hal itu terbentur ketika anak dan istrinya harus meninggalkan lokasi penampungan akibat kebijakan itu.

"Sekarang mereka bilang kami tinggal di luar saja, sewa rumah sendiri saja," terangnya.