Tiga Kontraktor Ditetapkan Tersangka Pada Kasus SPALD-T

Batanghari, Jambi - Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Tim penyidik Kejaksaan Negeri Batanghari Jambi, akhirnya resmi menetapkan 3 orang kontraktor sebagai tersangka pada kasus proyek pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) pada tahun 2019.
 
Ketiga kontraktor ini ditatapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar. Tiga orang tersangka tersebut yakni IP, IZ dan MYB.
 
Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Sugih Carvallo, mengatakan bahwa kasus ini bermula saat Kementrian PUPR meluncurkan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAIIG) Tahap II pada Tahun 2018 lalu, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan Investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan sanitasi yang layak, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah di lakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.
 
Selanjutnya, pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batanghari atas ketertarikannya memasukkan Anggaran Pembangunan SPALD-T dalam APBD TA 2019 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 1.678.468.909,74.
 
"Untuk 3 orang kontraktor yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka ini, akan ditahan selama 20 hari yang dititip di Polres Batanghari," kata Kajari. Pada Senin (04/04/2022) sore.
 
Dirinya juga mengatakan bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi. Dan selanjutnya, pihak kejaksaan akan terus melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi terhadap para saksi apakah bakal ada tersangka baru atau tidak.
 
"kita tunggu dulu perkembangan terbaru dari Tim Penyidik, info selanjutnya nanti akan kita sampaikan ke teman media," singkatnya.
 
Lebih jauh disampaikan Kajari, bahwa penanganan penyidikan ini telah dilakukan sejak tahun 2021, di mana perkara ini menjadi atensi atas Tindak Pidana Korupsi atas pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang terletak di RT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian.
 
"Para tersangka terancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.(Tarmizi/Lno)