Polres Tebo Ungkap Dugaan Korupsi KUR Bank Syariah Rp4,8 Miliar

Kabupaten Tebo, tvOnenews.com - Polres Tebo, Jambi, mengungkap kasus dugaan korupsi dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di salah satu bank syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rimbo Bujang 1 pada tahun 2021, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp4,8 miliar.

Kapolres Tebo AKBP Triyanto, di Tebo, Kamis, mengatakan pihaknya telah menetapkan dua mantan pegawai bank sebagai tersangka diduga terlibat dalam proses penyaluran KUR fiktif kepada 26 nasabah.

Kedua tersangka tersebut adalah EW yang menjabat sebagai Branch Manager KCP Rimbo Bujang 1 saat itu, dan MT selaku staf pemasaran mikro.

Menurut Triyanto, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pengaduan yang disampaikan pihak BSI pusat melalui Kepala Cabang BSI Rimbo Bujang pada 2023, setelah ditemukan dugaan penyimpangan melalui audit investigatif internal.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tebo, terungkap ada dugaan kuat tindak pidana korupsi dalam penyaluran KUR di salah satu bank syariah di wilayah Rimbo Bujang pada tahun 2021.

Dalam kasus tersebut, menurut dia, negara mengalami kerugian sebesar Rp4,8 miliar, bersumber dari rekayasa data 24 nasabah KUR kecil dan dua nasabah KUR mikro.

Baca Juga

Tim Rising Tigers Sukses Sapu Bersih Medali Emas di Cabor Polo Air Kategori Putra dan Putri pada Gelaran IOAC 2026

Triyanto menerangkan bahwa kepala cabang dan marketing diduga memanipulasi data nasabah untuk meloloskan pencairan dana.

Dari total plafon pembiayaan fiktif senilai Rp4,8 miliar, kata Kapolres, penyidik telah menyita dana sebesar Rp3,8 miliar yang berasal dari angsuran pokok nasabah dan pembayaran klaim asuransi dari PT Askrindo Syariah dan PT Jamkrindo Syariah.

Selain itu juga sejumlah dokumen penting turut disita sebagai barang bukti, di antaranya 26 bundel dokumen pengajuan pembiayaan nasabah, bukti audit investigatif, dokumen kerja sama penjaminan pembiayaan KUR, surat penempatan jabatan para tersangka dan bukti klaim dan sertifikat kafalah asuransi.
"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup," ujar Triyanto.

Menurut dia, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diancam dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal Rp1 miliar.