Wamen KLHK Meninjau Lokasi Restorasi Gambut, Anggaran Rp 15,8 M Disiapkan Untuk Mendukung Restorasi di Riau

Riau - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong didampingi oleh sejumlah unsur dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi yang menjadi target dari kegiatan restorasi gambut, Kamis (19/5/2022).

Dalam kegiatan kali ini, Wakil Menteri KLHK mengunjungi beberapa lokasi yang menjadi sasaran dari kegiatan restorasi gambut di Kota Dumai, Provinsi Riau. Kegiatan restorasi gambut di Provinsi Riau menjadi prioritas utama bagi pemerintah sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang begitu masif di tahun 2015.

Selepas insiden itu, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2016 membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas untuk melakukan percepatan restorasi lahan gambut seluas dua juta hektar dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 kegiatan restorasi gambut telah dilaksanakan secara intens oleh BRG di Provinsi Riau.

Di periode awal, BRG melakukan restorasi gambut dengan mengutamakan sistem kerja quick response dan masih bersifat parsial. Sistem ini dipilih untuk memulihkan secara cepat gambut yang sering mengalami kebakaran dan melindungi ekosistem lahan gambut dalam. Hal ini dilakukan mengingat salah satu fungsi lahan gambut sebagai penyeimbang tata air serta penyimpan karbon.

Untuk mempercepat proses pemulihan gambut, BRG menempuh dua metode restorasi, yakni restorasi biofisik melalui kegiatan pendekatan rewetting (pembasahan), revegetasi dan revitalisasi ekonomi (3R) dan restorasi aspek sosial budaya masyarakat melalui kegiatan Desa Peduli Gambut (DPG).

Selama tahun 2017-2020 yang menjadi periode pertama masa kerja BRG di Provinsi Riau, BRG telah berhasil melakukan upaya pembasahan melalui pembangunan sumur bor sejumlah 1.125 unit dan sekat kanal sebanyak 1.509 unit. Selain itu, dilakukan juga upaya revegetasi seluas 175 hektar dan revitalisasi ekonomi masyarakat melalui pemberian 169 paket bantuan usaha produktif. Dari pencapaian ini, total seluas 153.168 hektar lahan gambut di Provinsi Riau yang berada dalam 17 Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dan 11 kabupaten berhasil direstorasi.

Baca Juga

KLHK Fasilitasi Kerjasama Pembangunan RDF di Kabupaten Paser

Pasca-berakhirnya periode pertama, Presiden Jokowi memperpanjang masa tugas BRG melalui dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 120 tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan nama dan tambahan tugas dari BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Di periode kedua ini, BRGM kembali melakukan upaya percepatan restorasi gambut sekaligus rehabilitasi mangrove di Provinsi Riau.

Tahun 2021 lalu, upaya restorasi gambut di Provinsi Riau terus dilanjutkan dengan pembangunan 130 unit sekat kanal serta penimbunan lima unit kanal untuk menjaga gambut agar tetap basah. Selain itu juga dilakukan revegetasi seluas 90 hektar dan pemberian bantuan paket revitalisasi ekonomi sebanyak 61 paket pada lima kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Pada periode kedua (2021-2024) ini, BRGM tetap menggunakan sistem kerja quick response namun dipadukan dengan konsep yang lebih sistematis dan terpadu, yakni dengan diterapkannya konsep KHG model yang memperhitungkan lanskap hidrologi gambut. Dalam konsep ini, Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) yang dibangun seperti sekat kanal atau penimbunan kanal, didesain agar efektif dan berfungsi untuk pembasahan gambut yang berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pembasahan lain seperti sumur bor, juga dirancang agar mampu berfungsi sebagai sumber air untuk pembasahan gambut sekaligus membantu pemadaman dini jika terjadi kebakaran pada saat musim kemarau.

"Masyarakat terkait diminta untuk menjaga dan memelihara konstruksi restorasi gambut agar terus berfungsi dengan baik. Untuk melanjutkan tercapainya targetan ini, telah disusun rencana kerja restorasi gambut tahun 2022 di Provinsi Riau, yakni pembangunan 224 unit sekat kanal, proses revegetasi lahan seluas 150 hektar, dan pemberian 38 paket bantuan ekonomi masyarakat. Total anggaran sebesar Rp15,8 miliar telah disiapkan untuk mendukung kegiatan restorasi ini,” kata Wamen.

Khusus di Kota Dumai yang menjadi lokasi kunjungan kerja terdapat lima rencana aksi yang menjadi fokus dari BRGM di tahun 2022, yakni pemasangan CCTV asap di kawasan konservasi TWA Sungai Dumai, pemeliharaan IPG yang dibangun tahun 2017-2021, operasi pembasahan dan pembentukan posko, pemeliharaan revegetasi di kawasan konservasi TWA Sungai Dumai dan pelaksanaan kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat dua paket di sekitar kawasan konservasi TWA Sungai Dumai.

Wamen mengimbau seluruh aparat pemerintah, pengusaha swasta, masyarakat agar selalu berkoordinasi dan bekerjasama mencegah terjadinya karhutla, khususnya menyongsong dan menghadapi datangnya musim kemarau. (dep/wna)