Mentan Amran Ngamuk di Sumbar: Anggaran Rp 500 Miliar Nganggur Sejak Januari, Birokrasi Lamban

Padang Pariaman, tvOnenews.com – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, tidak dapat menyembunyikan kekesalannya saat meninjau langsung lahan pertanian yang luluh lantak akibat bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (15/4/2026).

Di tengah duka petani yang kehilangan mata pencaharian, Amran membongkar fakta mengejutkan: anggaran bantuan senilai ratusan miliar rupiah ternyata telah mengendap di tingkat provinsi selama berbulan-bulan akibat birokrasi yang berbelit dan komunikasi yang mampet.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mentan menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak main-main dalam memulihkan sektor pangan di Sumatera Barat. Total bantuan yang digelontorkan mencapai Rp500 miliar, yang terdiri dari alokasi sektor pertanian sebesar Rp455 miliar ditambah dana tambahan untuk sektor perkebunan.

Namun, Amran menyayangkan sikap jajaran birokrasi daerah yang dinilai tidak memiliki rasa urgensi (sense of urgency). "Anggarannya sudah ada di provinsi. Uang itu sudah di sana sejak Januari lalu! Kami mohon provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikannya dalam waktu singkat," tegas Amran dengan nada bicara tinggi.

Deadline Satu Bulan: Pusat Ambil Alih Kendali

Mentan tidak ingin lagi mendengar alasan klasik kendala administrasi. Ia memberikan tenggat waktu yang sangat ketat: rehabilitasi lahan pertanian seluas 7.000 hektare harus rampung dalam waktu satu bulan.

Baca Juga

Mentan Ancam Tarik Bantuan jika Sumbar Tak Serius Atasi Dampak Bencana: Apalagi Kadang Anggarannya Tak Habis

Melihat lambatnya respons di tingkat bawah, Amran mengambil langkah drastis dengan menarik tanggung jawab pembiayaan rehabilitasi ke pusat guna memangkas jalur birokrasi yang selama ini menghambat.

"Kami minta itu segera ditindaklanjuti. Semua biaya rehabilitasi lahan seluas 7.000 hektare itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kita ambil alih ke pusat agar lebih cepat," tambahnya.

Langkah tegas ini diambil semata-mata demi nasib petani. Mentan berharap koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah bisa berjalan linier tanpa ada hambatan komunikasi lagi.

Targetnya jelas, petani yang terdampak bencana harus segera kembali ke sawah dan berproduksi. Amran menekankan bahwa pemulihan lahan di Sumatera Barat adalah harga mati untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional yang saat ini menjadi prioritas utama negara. (Asa/wna)