Pemerintah kebut proyek 15 bendungan di 10 provinsi dengan anggaran Rp32,806 triliun untuk mengairi lebih dari 200 ribu hektare lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, tidak dapat menyembunyikan kekesalannya saat meninjau langsung lahan pertanian yang luluh lantak aki
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan bahwa lahan persawahan seluas 1.500 hektare lebih milik petani yang sebelumnya rusak ringan akibat bencana alam banji
Viralnya kasus pengalihan lahan perkebunan teh menjadi ladang pertanian di Pangalengan, Kabupaten Bandung menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melaporkan bencana banjir akibat rusaknya bendungan dan tanggul desa di wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, telah merendam sekitar 70 hektare lahan pertanian atau sawah warga.
Mentan Amran menerima kunjungan Gubernur Jabar untuk membahas sektor pertanian, perkebunan, hilirisasi, serta peningkatan produksi padi dan pangan serta potensi investasi.
Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat maraton pada hari Minggu (10/11/2024).
Ada yang istimewa pada kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Arkansas, AS. Saat melakukan peninjauan ke lapangan pada Minggu, untuk melihat langsung bagaimana pertanian modern di salah satu negara bagian AS tersebut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.