Pengamat: Tol Sicincin-Bukittinggi Dinilai Penting sebagai Jalur Alternatif Pengganti Lembah Anai
- tim tvOne/Andri Saputra
Padang Pariaman, tvOnenews.com – Pengamat kebencanaan dan tata ruang Timtim Deby Purnasebta menilai kelanjutan pembangunan jalan tol dari Sicincin ke Bukit Tinggi sangat penting untuk menciptakan redundansi jaringan transportasi di Sumatera Barat. Hal ini disampaikan dalam wawancara di Padang Pariaman pada Jumat (18/9/ 2026).
Menurutnya, keberadaan jalur alternatif ini bukan hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana dan ketahanan wilayah.
Tim-tim mengungkapkan bahwa selama ini Lembah Anai menjadi satu-satunya jalur utama penghubung Padang-Bukittinggi. Kondisi itu membuat sistem transportasi Sumatera Barat sangat rentan ketika jalur tersebut terganggu oleh bencana.
“Ketika salah satu jalur utama mengalami gangguan atau bencana, kita bisa ada alternatif lain,” ujarnya.
Ia mencontohkan peristiwa banjir bandang atau galodo yang sempat memutus total distribusi logistik, kegiatan ekonomi, dan akses masyarakat. Akibatnya, biaya logistik dari Padang ke Bukittinggi meningkat karena harus melalui Sitinjau Lauik.
Pengamat yang juga praktisi GIS (Geographic Information System) ini menjelaskan bahwa kerentanan di Lembah Anai bukan semata masalah infrastruktur, melainkan kondisi bentang alam yang memang rawan.
“Dari sudut pandang kebencanaan geologi, lanskap di situ memiliki kerentanan tinggi, baik dari kemiringan lereng maupun aliran sungai yang berdampingan dengan jalan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa risiko bencana muncul ketika hujan ekstrem bertemu dengan bentang lahan yang rapuh. Wilayah seperti Palupuah, Lembah Anai, dan jalur menuju Padang Payangan disebutnya memiliki kerentanan tinggi karena berada di daerah Bukit Barisan.
Menurutnya, pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi tidak berarti bebas dari bencana, tetapi memberikan pilihan lain saat jalur utama terganggu.
“Redundansi itu dibutuhkan, bukan berarti tol nanti bebas bencana, tapi ketika satu jalur lumpuh, kita masih punya pilihan lain,” tuturnya.
Ia juga menyoroti bahwa jalur alternatif yang saat ini ada, seperti Malalak dan Sitinjau Lauik, emiliki kerentanan longsor yang sama tingginya dengan Lembah Anai berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah.
Pengamat yang terlibat dalam perencanaan awal tol ini mengatakan bahwa rencana trase sempat melewati kawasan Kayu Tandang hingga Kayu Tanam menuju Tambang. Hal itu dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada satu kawasan rawan bencana. “Paling tidak kita tidak bertumpu pada satu kawasan. Ketika ada gangguan di Lembah Anai, akses Padang-Bukittinggi masih bisa melalui kawasan lain,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap proyek strategis nasional ini. Meski ia memahami adanya keberatan dari warga yang tanahnya terdampak, ia berharap pemerintah daerah, tokoh adat, dan pihak terkait dapat menyamakan persepsi.
“Kita kembalikan bahwa tujuannya untuk kepentingan umum dan nasional demi memajukan sistem transportasi Sumatera Barat, baik konektivitas, distribusi logistik, maupun ketahanan wilayah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan tol ini harus dilihat sebagai upaya preventif, bukan hanya mempercepat perjalanan.
Tantangan terbesar dalam proyek ini, menurut pengamat tersebut, adalah pembebasan lahan. Berdasarkan pengalamannya sejak 2021 pada tahap pembebasan lahan di Padang Sicincin, masalah teknis bukanlah kendala utama.
“Begitu lahan bebas, pembangunan bisa berjalan. Yang sering menjadi ganjalan adalah sengketa dan keberatan pemilik tanah, yang merupakan ciri khas unik di Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan sosial yang lebih komprehensif dan transparan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan yang lebih luas dapat dipahami bersama.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa proyek-proyek lain seperti reaktivasi kereta api dan flyover di Padang Luar juga berpotensi menghadapi persoalan lahan serupa. Karena itu, selain pendekatan teknis, pendekatan sosial harus menjadi prioritas agar pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat tidak terhambat. (Asa/wna)
Load more