Reaktivasi 248,5 Km Jalur Kereta Api Sumbar Ditargetkan Mulai Oktober 2026

Padang Pariaman, tvOnenews.com — Lumpuhnya jalur utama Padang–Bukittinggi akibat longsor di kawasan Lembah Anai beberapa waktu lalu kembali menunjukkan rapuhnya sistem transportasi yang bertumpu pada satu koridor di Sumatera Barat.

Ketika satu ruas jalan terputus, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan. Roda perekonomian ikut tersendat, distribusi barang terganggu, dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas.

Di tengah tantangan geografis tersebut, wacana reaktivasi jaringan kereta api sepanjang 248,5 kilometer yang meliputi koridor Kayu Tanam, Padang Panjang, Bukittinggi, Solok hingga Sawahlunto, dan ditargetkan meluncur pada Oktober 2026, menjadi salah satu alternatif yang kembali mendapat perhatian.

Namun, pertanyaannya, mampukah reaktivasi jaringan kereta api tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan wilayah Sumatera Barat?

Praktisi GIS sekaligus Pengamat Kebencanaan dan Tata Ruang Sumatera Barat, Timtim Deby Purnasebta, mengatakan rencana reaktivasi tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai pembangunan kembali infrastruktur perkeretaapian.

Menurutnya, reaktivasi rel perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi membangun konektivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap satu koridor transportasi.

Baca Juga

Asian Games 2026 Chaos, Wali Kota Nagoya Minta Maaf pada 17 Ribu Atlet dan Ofisial Tim

“Rencana reaktivasi jaringan kereta api tidak semata sebagai proyek menghidupkan kembali rel yang pernah beroperasi. Ia perlu dibaca sebagai bagian dari strategi membangun konektivitas, mengurangi ketergantungan pada satu koridor transportasi, meningkatkan pilihan mobilitas, dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap gangguan maupun bencana,” ungkap Timtim dalam analisisnya.

Bagi Timtim, keberhasilan reaktivasi tidak cukup diukur dari panjang rel yang berhasil dibangun kembali. Hal yang lebih penting adalah bagaimana membangun redundansi jaringan transportasi.

Jalan raya dan kereta api, menurutnya, tidak semestinya ditempatkan sebagai moda yang saling bersaing, tetapi sebagai infrastruktur yang dapat saling melengkapi ketika salah satu jalur mengalami gangguan.

Namun, ia mengingatkan adanya persoalan yang kerap luput dalam perencanaan, yakni common exposure atau kerentanan bersama.

“Jika jalan dan rel berada pada koridor yang sama, berada dalam zona bahaya yang sama, dan berpotensi terganggu oleh kejadian yang sama, maka keduanya belum tentu menjadi alternatif yang benar-benar independen,” tegas Timtim.