Reaktivasi 248,5 Km Jalur Kereta Api Sumbar Ditargetkan Mulai Oktober 2026

Padang Pariaman, tvOnenews.com — Lumpuhnya jalur utama Padang–Bukittinggi akibat longsor di kawasan Lembah Anai beberapa waktu lalu kembali menunjukkan rapuhnya sistem transportasi yang bertumpu pada satu koridor di Sumatera Barat.

Ketika satu ruas jalan terputus, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan. Roda perekonomian ikut tersendat, distribusi barang terganggu, dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas.

Di tengah tantangan geografis tersebut, wacana reaktivasi jaringan kereta api sepanjang 248,5 kilometer yang meliputi koridor Kayu Tanam, Padang Panjang, Bukittinggi, Solok hingga Sawahlunto, dan ditargetkan meluncur pada Oktober 2026, menjadi salah satu alternatif yang kembali mendapat perhatian.

Namun, pertanyaannya, mampukah reaktivasi jaringan kereta api tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan wilayah Sumatera Barat?

Praktisi GIS sekaligus Pengamat Kebencanaan dan Tata Ruang Sumatera Barat, Timtim Deby Purnasebta, mengatakan rencana reaktivasi tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai pembangunan kembali infrastruktur perkeretaapian.

Menurutnya, reaktivasi rel perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi membangun konektivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap satu koridor transportasi.

Baca Juga

Asian Games 2026 Chaos, Wali Kota Nagoya Minta Maaf pada 17 Ribu Atlet dan Ofisial Tim

“Rencana reaktivasi jaringan kereta api tidak semata sebagai proyek menghidupkan kembali rel yang pernah beroperasi. Ia perlu dibaca sebagai bagian dari strategi membangun konektivitas, mengurangi ketergantungan pada satu koridor transportasi, meningkatkan pilihan mobilitas, dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap gangguan maupun bencana,” ungkap Timtim dalam analisisnya.

Bagi Timtim, keberhasilan reaktivasi tidak cukup diukur dari panjang rel yang berhasil dibangun kembali. Hal yang lebih penting adalah bagaimana membangun redundansi jaringan transportasi.

Jalan raya dan kereta api, menurutnya, tidak semestinya ditempatkan sebagai moda yang saling bersaing, tetapi sebagai infrastruktur yang dapat saling melengkapi ketika salah satu jalur mengalami gangguan.

Namun, ia mengingatkan adanya persoalan yang kerap luput dalam perencanaan, yakni common exposure atau kerentanan bersama.

“Jika jalan dan rel berada pada koridor yang sama, berada dalam zona bahaya yang sama, dan berpotensi terganggu oleh kejadian yang sama, maka keduanya belum tentu menjadi alternatif yang benar-benar independen,” tegas Timtim.

Karena itu, pendekatan keruangan atau spatial approach berbasis Geographic Information System (GIS) dinilai penting dalam proses reaktivasi.

GIS tidak hanya digunakan sebagai alat untuk membuat peta, tetapi juga untuk mengintegrasikan data trase historis, kemiringan lereng, kondisi geologi hingga kawasan rawan bencana.

Dengan pendekatan tersebut, titik-titik kritis dengan tingkat kerawanan tinggi dapat diidentifikasi sejak awal sehingga aspek mitigasi dapat diperhitungkan dalam perencanaan.

Timtim juga menyoroti posisi stasiun yang menurutnya tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat naik dan turunnya penumpang.

Stasiun merupakan simpul strategis yang dapat mempertemukan permukiman, pusat perdagangan, kawasan pariwisata hingga jaringan angkutan pengumpan atau feeder.

“Ini bukan lagi sekadar persoalan membangun rel dari titik A menuju titik B, tetapi bagaimana membangun jaringan yang benar-benar digunakan oleh masyarakat dan dunia usaha melalui analisis pola asal-tujuan perjalanan (origin–destination) dan wilayah tangkapan stasiun (station catchment area),” paparnya.

Di sektor pariwisata, jalur tersebut juga memiliki potensi untuk mendukung konektivitas menuju sejumlah kawasan seperti Lembah Anai, Danau Singkarak hingga kawasan di kaki Gunung Marapi.

Meski demikian, Timtim mengingatkan agar potensi pariwisata tidak menggeser fungsi utama kereta api sebagai moda transportasi harian dan logistik yang menopang aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, sejumlah tantangan masih harus dihadapi. Mulai dari kondisi infrastruktur lama, topografi pegunungan yang membutuhkan pengendalian stabilitas lereng, hingga inventarisasi perlintasan sebidang yang bersinggungan langsung dengan permukiman warga.

Persoalan tenurial dan pemanfaatan ruang di sekitar trase historis yang telah berlangsung selama puluhan tahun juga membutuhkan inventarisasi yuridis secara cermat untuk mengantisipasi konflik di kemudian hari.

Pengendalian kawasan di sekitar stasiun juga perlu terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2025–2045. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang muncul tidak justru mendorong perkembangan permukiman baru ke kawasan yang memiliki risiko bencana tinggi.

Sumatera Barat kini berada pada momentum penting dalam membangun kembali sistem transportasinya.

Reaktivasi jalur kereta api bukan sekadar menghidupkan kembali rel yang pernah beroperasi. Lebih jauh, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan kembali transportasi, tata ruang, mitigasi bencana dan aktivitas ekonomi dalam satu sistem.

Sebagaimana ditekankan Timtim Deby Purnasebta:

“Rel memang berada di atas tanah, tetapi ketahanannya ditentukan oleh ruang yang mengelilinginya. Yang perlu dihidupkan kembali bukan hanya rel kereta api, melainkan sebuah jaringan transportasi yang lebih terhubung, lebih terintegrasi, lebih adaptif terhadap perubahan ruang, dan lebih siap menghadapi gangguan serta bencana.”