Banjir Padang Berulang di Titik yang Sama, Pakar GIS Soroti Tata Ruang dan Mitigasi

Padang Pariaman, tvOnnews.com – Banjir kembali mengepung sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/10/2026). Berulangnya banjir di kawasan yang sama memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas penataan ruang, sistem drainase, dan upaya mitigasi bencana. Penanganan tidak seharusnya terus berpusat pada evakuasi dan respons darurat tanpa membenahi faktor yang membuat kawasan tersebut kembali terendam.

Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah, Lapau Munggu di Kecamatan Kuranji, hingga Tabing Banda Gadang di Kecamatan Nanggalo kembali terdampak. Puluhan warga terpaksa dievakuasi dari permukiman mereka. Peristiwa ini menambah daftar kejadian banjir di kawasan tersebut, setelah sebelumnya terjadi pada 27 November 2025 dan 3 Agustus 2026.

Berulangnya kejadian di lokasi yang sama menjadi peringatan bahwa persoalan banjir perlu dilihat lebih jauh daripada tingginya curah hujan. Ketika kawasan yang sama terus terdampak, evaluasi terhadap kondisi lingkungan, kapasitas infrastruktur, dan kebijakan tata ruang menjadi kebutuhan mendesak.

Praktisi Geographic Information System (GIS) sekaligus pengamat kebencanaan dan tata ruang Sumatera Barat, Timtim Deby Purnasebta, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan darurat ketika banjir terus berulang.

“Ketika kawasan yang sama terus terdampak, persoalannya bukan lagi seberapa tinggi hujan yang turun, melainkan seberapa baik kota ini mengelola ruang, aliran air, dan risiko yang mengancam masyarakat,” ujar Timtim saat diwawancarai tvOnnews.com, Minggu (11/10/2026).

Menurut Timtim, curah hujan tinggi yang diprakirakan BMKG memang menjadi pemicu banjir. Namun, besarnya dampak juga dipengaruhi kondisi fisik wilayah, mulai dari tutupan lahan, kapasitas saluran air, kondisi daerah aliran sungai (DAS), hingga perkembangan permukiman di kawasan rawan.

Baca Juga

Ribuan Pelajar Meriahkan Kejuaraan E-Sport Pelajar DKI Jakarta 2026

Artinya, curah hujan tidak semestinya menjadi satu-satunya penjelasan setiap kali banjir terjadi. Pemerintah perlu menguji apakah kondisi tata ruang dan infrastruktur yang ada sudah memadai untuk menghadapi potensi banjir berulang.

Proyek Rehabilitasi Ikut Terdampak, Perlu Evaluasi Berbasis Data

Sorotan lain muncul karena banjir pada Oktober ini turut berdampak pada sejumlah lokasi proyek rehabilitasi pascabencana yang sedang berlangsung dari kejadian sebelumnya.

Kondisi tersebut, menurut Timtim, harus menjadi dasar evaluasi terhadap perencanaan pemulihan. Namun, ia mengingatkan agar dampak banjir terhadap lokasi proyek tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa rehabilitasi telah gagal.