Manipulasi Dana Nasabah Rp4,67 Miliar, Eks Kepala Kantor Pos Air Sugihan Divonis 6,5 Tahun Penjara

Palembang, tvOnenews.com – Mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) Kelas 4 Air Sugihan Kanan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Alim Anwar Mursid, divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi layanan BTN e-Batara Pos. Perbuatannya mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp4,67 miliar.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pitriadi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (4/11/2026).

“Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Alim Anwar Mursid selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp250 juta subsider 90 hari kurungan,” tegas hakim saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara dan denda, Alim juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp4,3 miliar lebih.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika aset terdakwa tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga

Warga Dusun Sungai Aur OKI Akhirnya Nikmati Listrik, 400 KK Teraliri di Bulan Ramadhan

JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp4.673.718.063,28. Jumlah tersebut telah dikurangi pengembalian uang oleh terdakwa kepada PT Pos Indonesia melalui rekening perusahaan sebesar Rp286.795.165. Dengan demikian, sisa uang pengganti yang dituntut mencapai Rp4.386.922.898,28.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa, Riza Faisal Ismed, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum atas putusan tersebut.

“Putusan sudah terlaksana. Artinya, suka tidak suka, senang tidak senang, putusan harus dimaknai dan diterima terlebih dahulu. Namun, untuk langkah selanjutnya, setelah kami berdiskusi dan mendengar putusan yang cukup tinggi ini, kami memutuskan untuk pikir-pikir dulu,” ujar Riza.

Ia menyebutkan, pihaknya akan mempelajari putusan majelis hakim sebelum menentukan apakah menerima atau mengajukan upaya hukum.

Manipulasi Transaksi Dana Nasabah

Dalam dakwaan JPU Ulfa Nauliyanti, perkara ini bermula dari kerja sama PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam penyelenggaraan layanan BTN e-Batara Pos.

Layanan tersebut mencakup transaksi perbankan, seperti setoran, penarikan tunai, dan pemindahbukuan melalui kantor pos.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor SK.129/Reg3/Umum/SDM/0421 tertanggal 5 April 2021, Alim diangkat sebagai Kepala KCP Kelas 4 Air Sugihan Kanan. Dalam jabatannya, terdakwa juga bertugas sebagai petugas loket yang memiliki kewenangan menerima dan mengeluarkan dana tabungan nasabah.

Namun, selama menjabat sejak April 2021 hingga Agustus 2023, Alim diduga memanipulasi transaksi layanan BTN e-Batara Pos.

Modus yang diungkap JPU antara lain menarik dana tabungan nasabah tanpa izin dan sepengetahuan pemilik rekening. Terdakwa juga diduga menerima setoran nasabah, tetapi tidak memasukkan transaksi tersebut ke dalam sistem sehingga saldo tabungan tidak sesuai dengan dana yang disetorkan.

Selain itu, terdakwa diduga tidak menyetorkan seluruh uang remise saat pengosongan kas serta mengeluarkan uang kas perusahaan tanpa mempertanggungjawabkannya dalam Daftar Pertanggungan N2 maupun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 9 Juni 2026, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini PT Pos Indonesia, sebesar Rp4.673.718.063,28.