BGN Prioritaskan Perluasan Program MBG ke Wilayah 3T
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta kawasan dengan angka stunting tinggi.
Hingga saat ini, sekitar 3.400 lokasi telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan jangkauan layanan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau memerlukan persiapan yang lebih matang agar pelaksanaannya dapat berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.
"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat melakukan sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
- Istimewa
Ia menjelaskan proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan operasional di lapangan. BGN tidak ingin tergesa-gesa mengaktifkan dapur tanpa memperhitungkan kondisi geografis dan tantangan khas tiap daerah.
Menurut Sudaryono, wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi perlu diprioritaskan karena memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.
Ia memperkirakan potensi jumlah SPPG yang akan diaktivasi di kawasan 3T secara nasional mencapai sekitar 3.000 hingga 5.000 unit, dengan sembilan lokasi di Jambi yang saat ini tengah menjalani verifikasi dan validasi.
"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," tegasnya.
BGN juga tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan kawasan perkotaan.
- Istimewa
Perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak tempuh distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi menjadi faktor utama dalam penyusunan aturan tersebut.
"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ungkap Sudaryono.
Load more