KPPU Temukan Dugaan Kartel Tiket Penyebarangan Batam- Singapura

Medan, Sumatera utara - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kelas l Medan menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) dan asosiasi pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Pertemuan ini guna menelusuri dugaan kartel tiket penyebrangan dari Batam ke Singapura.

Dalam pertemuannya dengan DPRD Kepri yang diwakili oleh Anggota DPRD dari Komisi II Asmin Patros dan Rudi Chua di Gedung Graha Kepri, KPPU mendapatkan sejumlah informasi mengenai dugaan kartel ini disebabkan adanya kejanggalan yang dilakukan operator feri.

Rudi Chua meyebutkan pada pertemuan antara DPRD Kepri dengan operator kapal beberapa waktu lalu ada beberapa indikator yang menjadikan dugaan kartel semakin kuat. Pertama, temuan jenis dan spek kapal berbeda dari tiap operator, jumlah karyawan berbeda, pemakaian bahan bakar minyak atau fuel juga berbeda. Dengan adanya perbedaan itu dirasa tidak wajar kalau harga jual tiket sama tiap operator dan naik secara serentak.

Usai rapat koordinasi dengan DPRD Kepri, KPPU Kanwil I melanjutkan diskusi dengan beberapa pelaku usaha dan asosiasi yang bernaung di bawah Kadin Batam untuk mendapatkan informasi dari pelaku usaha, khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata dan pelabuhan penumpang. Kegiatan diskusi yang dilaksanakan di Graha Kadin Batam dihadiri oleh asosiasi pelaku usaha pariwisata antara lain ASITA, GIPI, HPI, ASPPI, pengelola pelabuhan antara lain Nongsa Terminal, Sekupang Ferry Terminal, Harbor Bay Ferry Termnal, Batam Center Terminal, BUP BP Batam dan pelaku pariwisata lain.

Informasi yang hampir senada juga disampaikan oleh pelaku usaha pariwisata yang merasa prihatin dengan kondisi mahalnya pelayaran ferry dari dan menuju Singapura.

Eva Betty selaku Ketua ASITA mengatakan bahwa hal tersebut sangat merugikan perekonomian Batam yang masih pada fase pemulihan ekonomi. Kedatangan wisatawan dari Singapura diharapkan dapat meningkatkan hunian hotel, mengisi obyek-obyek wisata di Kepri dan menggairahkan usaha-usaha pariwisata yang lain. Hal lain yang juga disinggung dalam pertemuan tersebut adalah masih tingginya biaya pengurusan Visa On Arrival (VoA) untuk masuk ke Batam.

Baca Juga

Delapan ABK WNA Penyelundup 1,3 Ton Ketamin di Batam Diupah 3.000 USD, Ternyata Sudah Tiga Kali Beraksi